5 Program Kerja Kemenkeu 2024, dari Kebijakan Dukung Pemilu hingga Pengendalian BMN

Adapun pada 2024, kata Menkeu Sri Mulyani merupakan tahun terakhir dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

oleh Tira Santia diperbarui 12 Jun 2023, 14:50 WIB
Menkeu menyampaikan, sejak 2019 hingga 2023 tren belanja dari birokrasi di Kementerian Keuangan justru mengalami penurunan pada saat anggaran belanja secara total meledak tinggi karena adanya pandemi. Hal itu dikarenakan disiplin dan efisiensi anggaran di Kementerian Keuangan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan kerangka pikir penyusunan 5 Program Kerja Kemenkeu TA 2024 dengan 33 fokus strategis merespon dinamika nasional dan global.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan dengan Komisi XI DPR RI terkait Pengantar RKA dan RKP Kementerian Keuangan Tahun 2024, Senin (12/6/2023).

"Ini kenapa cukup banyak karena fokus strategis dari Kemenkeu menyangkut masalah isu baik di dalam negeri maupun global, dan suasana dunia yang memang sangat dinamis saat ini membutuhkan juga sebuah fokus bagi kita untuk terus melihat dampaknya kepada APBN, maupun kepada perekonomian," kata Menkeu.

Menkeu pun merinci dari 33 fokus ini terdiri dari 7 fokus di area kebijakan fiskal, 7 fokus di bidang penerimaan negara, 7 fokus di bidang Belanja Negara, 6 fokus di bidang perbendaharaan dan kekayaan negara serta pengelolaan risiko, dan 6 fokus strategis di bidang dukungan manajemen.

" Rencana kerja dan rencana kerja anggaran dari Kemenkeu 2024 disusun tentu saja dengan sistematika ada sasaran output dari program-program tersebut yang akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan dan alokasi anggaran yang akan diberikan," ujarnya.

Adapun pada 2024, kata Menkeu, merupakan tahun terakhir dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Oleh karena itu, Kemenkeu terus mendukung kepemimpinan nasional dan target-target pembangunan.

Kendati demikian, pada saat yang sama pada 2024 juga terdapat agenda nasional seperti Pemilu serentak dan juga agenda dari sisi Global yang berpotensi mempengaruhi target-target pembangunan.

"Arah kebijakan pembangunan nasional 2024, terutama dari sisi RKP, yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ini menjadi fokus bagaimana mendesain kebijakan-kebijakan fiskal kita baik itu dari sisi policy secara keseluruhan penerimaan negara belanja dan dari sisi perbendaharaan," ujarnya.

 

 

2 dari 6 halaman

Kebijakan Fiskal

"Dengan berbagai langkah-langkah organisasi dan perbaikan birokrasi mampu melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 2,12 triliun melalui pola kerja baru. Ini dari mulai mengendalikan belanja," kata Menkeu. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Berikut Program Kebijakan Fiskal memiliki 7 Fokus Strategis yang Ditujukan untuk Mewujudkan stabilisasi dan Penanganan Persoalan Mendesak serta Mendukung Reformasi Struktural:

  1. Kebijakan APBN yang mendukung agenda prioritas Pemerintah seperti Pemilu/Pilkada, IKN dan lainnya.
  2. Revitalisasi dan hilirisasi industri, kinerja ekspor dan pemberdayaan UMKM
  3. Pengembangan dan optimalisasi kawasan khusus
  4. Kerja sama ekonomi dan keuangan internasional
  5. Antisipasi dampak perubahan iklim dan transisi ekonomi hijau
  6. Implementasi UU prioritas (P2SK, HPP, SKPD)
  7. Penyelarasan kebijakan fiskal daerah dengan nasional
3 dari 6 halaman

Pengelolaan Penerimaan Negara

"Mohon untuk mendapatkan persetujuan terhadap program tahun 2024 tersebut," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (12/6/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Program Pengelolaan Penerimaan Negara Memiliki 7 Fokus Strategis yang Ditujukan untuk Optimalisasi Pendapatan Perpajakan dan PNBP:

  1. Kebijakan perpajakan yang mendukung iklim investasi
  2. Penguatan transformasi sistem administrasi penerimaan negara
  3. Efisiensi logistik dan domestic value chain
  4. Perluasan basis penerimaan
  5. Penyesuaian peraturan turunan UU HPP dan UU PNBP
  6. Pemantapan pengawasan dan kepatuhan perpajakan
  7. Efektivitas pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat
4 dari 6 halaman

Pengelolaan Belanja Negara

Suasana rapat kerja antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Program Pengelolaan Belanja Negara Memiliki 7 Fokus Strategis yang Ditujukan Untuk Penguatan Kualitas Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah:

  1. Penguatan kebijakan penganggaran untuk antisipasi ketidakpastian global
  2. Penguatan efektivitas dan dukungan anggaran prioritas
  3. Belanja subsidi yang efisien dan tepat sasaran
  4. Pengelolaan program bantuan sosial yang berkeadilan
  5. Penguatan kualitas belanja pemerintah serta reformasi penganggaran
  6. Penurunan ketimpangan antar wilayah
  7. Penguatan kemandirian keuangan daerah
5 dari 6 halaman

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mampu melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 2,12 triliun melalui pola kerja baru, yakni dengan mengendalikan belanja.(Liputan6.com/Faizal Fanani)

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko (PKNR) Memiliki 6 Fokus Strategis yang Ditujukan Untuk Penguatan Manajemen Kas, Pembiayaan dan Pengelolaan Aset yang Prudent:

  1. Digitalisasi ekosistem pengelolaan kas dan modernisasi proses bisnis
  2. Sinergi pengelolaan dukungan fiskal, serta penerusan pinjaman pemerintah
  3. Peningkatan kualitas pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara
  4. Pengembangan skema pembiayaan inovatif
  5. Pengendalian tingkat cost of fund
  6. Optimalisasi, pengawasan, dan pengendalian BMN
6 dari 6 halaman

Dukungan Manajemen

Rapat tersebut membahas RKA dan RKP Kementerian Keuangan Tahun 2024.(Liputan6.com/Faizal Fanani)

Program Dukungan Manajemen memiliki 6 Fokus Strategis yang ditujukan untuk Mewujudkan Organisasi yang lebih Agile, Adaptif, dan Berintegritas dalam Mendukung Seluruh Program Kemenkeu:

  1. Penguatan tata kelola dan akuntabilitas kelembagaan dalam rangka meningkatkan soliditas ASN Kemenkeu serta penguatan budaya kerja Kemenkeu Satu.
  2. Penguatan pengawasan yang bernilai tambah sebagai Trusted Advisor dan Strategic Partner untuk meningkatkan integritas ASN Kemenkeu.
  3. Penguatan transformasi digital Kemenkeu dalam rangka mendukung implementasi Collaborative Ways of Working, digitalisasi regulasi, serta corporate branding.
  4. Penataan, pemberdayaan, dan peningkatan kompetensi SDM Kemenkeu dalam ekosistem kerja baru untuk mendukung pelayanan yang optimal.
  5. Peningkatan utilisasi aset bersama untuk mendukung pelayanan yang handal.
  6. Peningkatan kinerja pelaksanaan mandat Tugas Khusus (special mission) dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya