Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kecewa dengan adanya beberapa menteri yang ke luar negeri saat berlangsung PPKM Darurat. Hal ini ia uangkapkan dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu.
Pengamat Hukum Indigo Network Radian Syam menjelaskan, Presiden Jokowi jelas kecolongan dengan perginya menteri ke luar negeri saat diberlakukan PPKM Darurat. Radian menilai, jika kepergiaan para menteri itu mendapatkan restu dari Jokowi, maka tidak akan menjadi masalah besar.
Advertisement
Di dalam tugas kenegaraan atau kunjungan diplomatik ke negara-negara tujuan, tentu ada mekanisme yang berlaku. Harus ada komunikasi administratif atau paling tidak mendapatkan izin dari Kepala Negara.
"Kalau misalkan ternyata terbukti ini dalam sekali lagi 'kecolongan' tanpa izin ya presiden harus evaluasi. Kalau memang dalam bahasa perlu di pergantian atau di reshuffle. Karena ini penting harus dilakukan karena itu juga kewenangan presiden," kata dia saat dihubungi merdeka.com, Senin (19/7/2021).
Radian mengapresiasi dengan sikap Presiden Jokowi karena hal ini membuktikan bahwa presiden betul-betul melakukan evaluasi menyeluruh kepada para menteri yang memang tidak sejalan dengannya.
"Jadi kalau misalkan ada menteri yang nakal kewenangan presiden sekali lagi untuk mengevaluasi kepada menterinya," jelas dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Soal Investasi
Jika memang perginya menteri ke luar negeri tersebut untuk penguatan ekonomi, utamanya untuk mengerek investasi, juga sangat tidak tepat sekalipun nilainya besar. Karena perginya para menteri tersebut dilakukan saat pandemi Covid-19 di Indonesia.
Dia menambahkan, jika memang ada nilai investasinya juga setra merta tidak ada di depan mata. Karena pencairanya pun butuh proses. Artinya tidak hanya dalam satu hari dua hari, bahkan dalam hitungan bulan investasi tersebut juga belum tentu cair.
"Jadi artinya harus dilihat tingkat urgensinya di mana keberangkatan mereka ini," tandasnya.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
