Banyak Anggaran Daerah Mengendap, Menko Darmin Sebut Masalah Lama

Saat ini pemerintah tengah fokus memperbaiki perizinan dan pelaksanaan investasi di daerah.

oleh Septian Deny diperbarui 14 Agu 2017, 19:12 WIB
Ilustrasi APBN

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, banyaknya anggaran daerah yang masih mengendap di perbankan bukan hal baru.

Menurut dia itu merupakan masalah klasik di dalam penyerapan anggaran di daerah. ‎"Ya itu kan sebenarnya sudah lama persoalannya ini bukan masalah baru, jadi itu persoalan pelaksanaan APBD-nya sendiri," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/8/2017).

Darmin mengungkapkan, anggaran mengendap yang disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai Rp 220 triliun tersebut akibat lambatnya belanja pemerintah daerah.

Namun biasanya anggaran tersebut baru akan dikebut penyerapannya pada akhir tahun anggaran. "Persoalan pelaksanaan APBD-nya artinya ya ada kelambatan. Biasa kan di akhir baru dikebut," tutur dia.

Mengenai solusi dari lambatnya penyerapan anggaran ini, Darmin mengaku pemerintah belum mempunyai langkah khusus guna mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk membelanjakan anggaran ini.

Saat ini pemerintah tengah fokus memperbaiki perizinan dan pelaksanaan investasi di daerah. "Ya jangan semua diselesaikan sekaligus. Saya selesaikan perizinan dulu," tandas dia.

Tonton video menarik berikut ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya