Bahas Ketimpangan, JK Undang Menteri hingga Bank Dunia ke Istana

Para pemangku kepentingan tersebut bakal berdiskusi membahas ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 14 Des 2015, 20:30 WIB
Wapres Jusuf Kalla bersama Menlu Retno Marsudi saat pembukaan Kongres ke-3 Diaspora Indonesia di Jakarta, Rabu (12/8). Kongres yang berlangsung selama 12-14 Agustus 2014 tersebut mengusung tema "Diaspora Bakti Bangsa". (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang Menteri, sejumlah Gubernur dan Bank Dunia ke Istana Negara. Para pemangku kepentingan tersebut bakal berdiskusi membahas ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia.

JK, dalam sambutannya mengatakan, alasan pemerintah dalam mengundang Bank Dunia adalah untuk menghadirkan pihak ketiga yang memiliki data teknis mengenai kondisi pembangunan, kemiskinan, juga ketimpangan di Indonesia. Seperti diketahui, Bank Dunia sering melakukan studi dan kajian mengenai hal tersebut.

"Kita juga punya data di BPS dan sebagainya. Namun kalau pihak ketiga menjelaskan dari sisi perbandingan. World Bank membandingkan dengan Malaysia, dengan India, dengan China. Di mana kita berada ini?" tutur JK di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12/2015).

Selain itu juga, JK mengatakan, dengan adanya data tersebut, pertemuan ini juga bisa membahas bagaimana mengatasi kenddala ketimpangan dan kemiskinan. Membandingkan Indonesia dengan negara lain.

"Kemudian juga mengatasinya pengalaman negara lain bagaimana, kenapa kita membikin pertemuan untuk membandingkan masa lalu dengan negara di sekitar kita dan cara negara-negara lain mengatasinya sehingga kita bisa mengatasinya," jelasnya.

Dalam kesempatan itu juga JK mengatakan, sebuah negara dengan pertumbuhan yang rendah, kemiskinan bakal lebih mudah juga tumbuh. Selain itu juga, ketimpangan antara yang kaya dan miskin bakal semakin jauh.

JK menyebut, jika itu terjadi, tak hanya kemiskinan yang menjadi persoalan melainkan juga akan menimbulkan masalah sosial dan politik.

Kita tidak ingin ini terjadi. Di banyak negara justru keadilanlah yg menyebabkan lebih banyak masalahnya tapi kalau bercampur keadilan dan kemiskinan justru lebih bermasalah lagi," katanya.

"Kenapa saya undang menteri dan gubernur karena pemerintah mempunyai dua kerangka, pelaksana kebijakan di sektoral ada menteri di daerah ada gubernur jadi dua-duanya kombinasi yang bagus dalam pertemuan ini supaya masalah apapun di daerah diketahui sektor dan juga pelaksaannya daerah sehingga masalah besar yang kita hadapi ini kita bisa atasi secepat mungkin," imbuhnya. (Yas/Zul)

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya