Liputan6.com, Jakarta - Kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang seolah pantang untuk melakukan impor bahan pangan dinilai sebagai suatu yang tidak masuk akal.
Ekonom CSIS Haryo Aswicahyono mengatakan, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kurangnya produksi pangan pokok seperti beras di dalam negeri. Sehingga untuk menambal kekurangan dari kebutuhan beras nasional, pemerintah seharusnya tetap membukan keran impor.
"Sekarang pemerintah ada kebijakan larangan impor pangan, terutama beras. Ya terserah pemerintah sih, tetapi kan produksi kita tidak mencukupi," ujarnya dalam diskusi publik Mengapa Pertumbuhan Ekonomi di Era Jokowi Turun? Di Wisma Proklamasi, Jakarta, Selasa (23/6/2015).
Menurut Haryo, akibat pemerintah tidak mau melakukan impor beras sedangkan tidak ada upaya yang terbilang sukses dalam meningkatkan produksi beras di dalam negeri, harga beras nasional kini jauh lebih mahal dibanding harga beras di dunia.
Haryo mengungkapkan, bahwa harga beras di Indonesia saat ini lebih mahal dua kali lipat dibandingkan harga beras di Thailand.
"Sekarang harga beras kita lebih mahal dua kali lipat dari harga harga internasional. Bahkan dibanding Thailand, harga beras kita juga lebih mahal dua kali lipat," jelasnya.
Haryo menyatakan, yang harus dilakukan oleh pemerintah seharusnya membuka kemudahan bagi pengusaha untuk melakukan perdagangan dengan pengusaha di negara lain. Dengan demikian, harga kebutuhan masyarakat tidak lagi melonjak tinggi.
"Seperti kita harus membenahi dwelling time, karena ini lebih sulit daripada kita melakukan proteksi. Kemudian juga pemerintah harus dorong trade facilitation. Pengusaha perlu single window, sehingga ada kemudahan untuk perizinan," tandasnya. (Dny/Ndw)
Tak Mau Impor, Harga Beras RI Lebih Mahal dari Thailand
CSIS menilai untuk menambal kekurangan dari kebutuhan beras nasional, pemerintah seharusnya tetap membukan keran impor.
diperbarui 23 Jun 2015, 21:01 WIBBuruh memindahkan beras impor dari kapal ke truk di Pelabuhan Barang Lembar, Lombok Barat, NTB, Rabu (26/1). Ribuan ton beras impor dari Vietnam akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan raskin.(Antara)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 InternasionalUNESCO dan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2024
3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Komisi VI Dorong Sistem Tol MLFF Bisa Segera Berjalan
Legenda Manchester United Resmi Latih Heerenveen, 2 Pemain Timnas Indonesia Tidak Bakal Kebagian Ilmu
KPUD Garut Lantik 210 PPK untuk Pilkada Serentak 2024
HEADLINE: DPR Siap Godok Revisi UU Kementerian Negara, Bakal Tambah Beban APBN?
Ramai-Ramai Jurnalis di Jatim Menolak Revisi RUU Penyiaran, Dinilai Bisa Ancam Kebebasan Pers
Kemendikbudristek Meriahkan Parade Mobil Hias, Kriya, dan Budaya di Solo yang Pecahkan Rekor MURI
Transformasi Mulus, Kiprah Krakatau Steel Makin Diakui
Kejar Target Pertumbuhan Berkelanjutan, IFG Life Gandeng BUMN
Viral Pajero Sport Pasang Senapan Mesin Masuk Tol, Ternyata Senjata Mainan
Uni Eropa Lanjutkan Kerja Sama Global Atasi Persoalan Air melalui World Water Forum 2024 di Bali
Curhatan Aceng Fikri, Gagal Nyalon di Pilkada Garut 2024 Hingga Minta Keadilan
Syarat Thomas Tuchel Tolak Pinangan Manchester United dan Bertahan di Bayern Munchen