Menteri Susi Tepis Cap Pegawai KKP Adalah Orang Buangan

Susi beranggapan bahwa kebijakan yang dilahirkannya tak ada maksud untuk mempersulit nelayan.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 30 Jan 2015, 11:47 WIB
Menteri Susi Pudjiastuti saat menghadiri Refleksi Tahun 2014 dan Outlook 2015, Jakarta, Senin (5/1/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelauatan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku bahwa dirinya saat ini menanggung beban yang cukup berat karena eilayah kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencakup sebagian besar wilayah di Indonesia.

"Ada yang ngomong sama saya, Bu Susi tahu tidak kalau orang KKP  itu orang-orang buangan dari departemen pertanian. Makanya kita buktikan ya. KKP  bukan orang buangan, KKP adalah KKP yang memegang portofolio 2/3 dari Indonesia," kata dia, Jakarta, Jumat (30/1/2015).

Susi tak khawatir dengan dengan cap yang melekat kepada para pegawai KKP tersebut. Susi bahkan mengatakan bahwa para pegawai KKP bukan orang buangan karena Presiden RI Joko Widodo mengatakan kepadanya bahwa orang-orang di Kementerian yang dipimpinnya tersebut merupakan orang-orang yang mumpuni.

"Ayo kita berbuat lebih baik. Jangan sampai apa kata orang itu benar. Presiden saja bilang menterinya nomor satu, departemennya nomor satu, kasih bukti yang nyata. Tapi ingat tentu saja ini baru tiga bulan, belum apa-apa. Ibu minta semua kerja dengan spirit yang tinggi," ujarnya.

Untuk diketahui, kebijakan-kebijakan Susi kerap kali kontroversial. Dari pelarangan transhipment, pembatasan BBM subsidi, pelarangan ekspor lobster, pemakaian alat tangkap tertentu. Lewat kebijakan tersebut maka mengaku tak heran jika stakeholder terkait melayang protes kepadanya.

"Beberapa minggu ini kita didemo beberapa stake holder kita di berbagai wilayah, karena permen ibu yang melarang tangkap dengan alat-alat. Kita harus sama-sama melihat apakah permen itu dibuat supaya nelayan kesulitan ? Tidak kan," lanjutnya.

Padahal, Susi Pudjiastuti beranggapan bahwa kebijakan yang dilahirkannya tak ada maksud untuk mempersulit nelayan. Dia menegaskan kebijakan tersebut semata-mata demi nelayan itu sendiri.

"Kita bantu masyarakat kita, dengan budidaya rumput laut, budidaya ikan tawar. Kita ingin nelayannya makmur dengan rencana jangka panjang. Presiden bicara laut adalah masa depan bangsan masa depan anak cucu kita semua," tutupnya. (Amd/Gdn)

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya