Para Gubernur Curhat Rencana Kenaikan BBM

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau Jokowi-JK akan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 04 Nov 2014, 13:23 WIB
Mulai 1 Agustus 2014 ini Pemerintah menghapus penjualan Solar bersubsidi untuk wilayah Jakarta Pusat.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau Jokowi-JK segera menaikkan harga BBM bersubsidi. Para gubernur di beberapa daerah yang dikumpulkan Presiden Jokowi pun berusaha untuk mengatasi gejolak masyarakat, terkait kenaikan BBM tersebut.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan, pemerintahannya sudah siap dengan kebijakan pemerintah tersebut. Dia akan mengendalikan harga-harga.

"Saya mencoba akan menanggulangi panik masyarakat. Biasanya dengan adanya naik BBM, kebutuhan akan naik. Kita waspadai itu. Sehingga stoknya tetap terjaga dengan cara memberikan subsidi distribusinya. Kita usahakan dari pabrik langsung ke pasar. Kemudian kita juga sediakan outlet, sehingga kepanikan masyarakat tidak terjaga. Intinya kita stabilkan harganya," ujar Soekarwo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Gubernur Maluku Said Assagaff mengatakan, dampak kenaikan BBM bersubsidi memang berat bagi masyarakat terutama di daerah. Karena itu, perlu solusi.

"Yang penting selalu ada solusi. Memang di daerah itu berat, namun siapapun hari ini yang ada di pemerintahan sekarang jauh lebih berat. Asal ada program untuk menaikkan sektor bagi masyarakat, kenaikan tersebut akan tidak terlalu terasa," jelas dia.

Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengungkapkan pemerintah akan menaikkan tarif bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada November 2014. "Pokoknya bulan inilah," kata JK.

Menurutnya, subsidi BBM akan dialihkan kepada sektor yang lebih produktif. "Kenaikan BBM kan mengalihkan subsidi dari konsumtif ke produktif, salah satu pengalihannya ke kesejahteraan sosial masyarakat," jelas JK. (Yus)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya