Tarif Verifikasi Wajah Rp 3.000 Dinilai Ketinggian, Asosisasi Desak Pemerintah Turunkan Biaya

Liputan6.com, Jakarta - Era registrasi kartu SIM menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) untuk pelanggan baru akan segera berakhir.

Seluruh operator seluler di Indonesia kini bersiap beralih sepenuhnya ke sistem verifikasi biometrik pengenalan wajah (face recognition) atau verifikasi wajah. Namun, di tengah kesiapan teknologi ini, ganjalan besar justru muncul dari sektor biaya.

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengusulkan kepada pemerintah untuk menurunkan biaya verifikasi wajah tersebut.

Saat ini, para operator seluler harus merogoh kocek sebesar Rp 3.000 untuk setiap satu kali verifikasi data wajah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Ketua Umum ATSI, Marwan O. Baasir, menilai tarif tersebut terlampau tinggi untuk sebuah layanan massal yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Biaya face recognition itu Rp 3.000. Kami sedang mengajuka dan kemarin sudah dibahas oleh Menteri Keuangan untuk membicarakan lagi hal ini dengan Dukcapil. Kami berharap ada insentif berupa penurunan biaya, karena ini sebenarnya adalah akses masyarakat menuju komunikasi internet," ujar Marwan, dikutip dari Antara, Rabu (24/6/2026).

Lebih lanjut, Marwan mendorong agar biaya verifikasi tersebut bisa digratiskan sepenuhnya. Alasannya, mekanisme registrasi kartu SIM berbasis biometrik ini merupakan program resmi pemerintah yang disokong penuh oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku, program pemerintah yang mendapatkan dukungan penuh dari kementerian terkait memiliki peluang untuk dikenakan tarif Rp 0.

Meski isu tarif ini masih bergulir, ATSI memastikan bahwa seluruh operator seluler di tanah air sudah matang secara infrastruktur untuk menerapkan kebijakan baru ini bagi seluruh pelanggan baru secara nasional.

"Secara umum semua operator sudah siap untuk biometrik. Kalau sebelumnya masih ada dua mekanisme (NIK/KK dan biometrik), ke depan untuk pelanggan baru secara nasional tidak menggunakan NIK dan KK lagi. Seluruhnya wajib biometrik," tegas Marwan.

Transisi ini terbukti bukan sekadar rencana di atas kertas. Berdasarkan data ATSI, masa uji coba yang telah berlangsung sejak Januari hingga Juni 2026 mencatatkan animo yang cukup besar. Sebanyak 2,3 juta hingga 2,4 juta pengguna baru telah berhasil terdaftar menggunakan sistem pengenalan wajah ini.

Melihat keberhasilan fase awal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital bersama operator seluler kini melangkah ke tahap berikutnya. Tidak hanya menyasar pengguna baru, pemerintah juga mulai membuka pintu bagi pengguna nomor lama (existing number) yang ingin memperbarui data mereka secara sukarela.

"Karena lima bulan ini alhamdulillah perjalanannya sudah baik, yang menarik semua operator ini sudah sepakat. Kami mulai untuk voluntary existing number yang ingin melakukan verifikasi melalui biometrik," ungkap Edwin, perwakilan dari Komdigi.

Langkah memperketat registrasi ini diharapkan dapat menekan angka penipuan berbasis nomor ponsel dan memastikan validitas identitas pemilik nomor demi keamanan digital nasional. Kini, bola panas insentif tarif berada di tangan Kementerian Keuangan dan Dukcapil.