Menkomdigi Siapkan Perpres untuk 'Jinakkan' AI di 10 Sektor Ini

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ingin kecolongan lagi dalam hal keamanan data warga di tengah masifnya perkembangan kecerdasan artifisial (AI).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengungkapkan urgensi negara untuk segera melahirkan regulasi khusus guna menata kelola teknologi masa depan ini.

Langkah tegas ini diambil berkaca pada peristiwa membingungkan pada tahun 2025. Saat itu, pemerintah terpaksa memblokir aplikasi World Apps yang kedapatan mengumpulkan data retina mata masyarakat dengan iming-iming insentif uang.

"Ketika itu kita dikagetkan dengan begitu banyak masyarakat yang berbondong-bondong memberi data untuk mendapat insentif atau pembayaran dengan memberikan data retina mata," ujar Meutya dalam BRAVO 500 Summit 2026 yang digelar XLSmart, Kamis (11/6/2026) di Jakarta.

Menurut Meutya, sebagaimana dikutip dari Antara, dengan 230 juta penduduk yang kini telah terhubung ke internet, Indonesia memiliki posisi tawar sekaligus risiko yang besar. Negara harus mengambil sikap konkret agar setiap inovasi AI yang masuk dan berkembang di Tanah Air dapat dipertanggungjawabkan.

"Indonesia merasa amat perlu untuk mengambil sikap bahwa negara harus memiliki aturan khusus, aturan sendiri terkait AI," ia menegaskan.

Pemerintah telah memetakan 10 sektor utama pemanfaatan AI yang akan masuk dalam radar regulasi ini. Sektor-sektor tersebut meliputi:

1. Ketahanan pangan
2. Kesehatan
3. Pendidikan
4. Ekonomi dan keuangan
5. Reformasi birokrasi, politik, hukum, dan keamanan
6. Energi dan lingkungan
7. Perumahan
8. Transportasi
9. Infrastruktur
10. Seni dan ekonomi kreatif

Pemilihan sepuluh sektor ini bukan tanpa alasan. Meutya menjelaskan bahwa klaster tersebut berkaitan langsung dengan program prioritas pemerintah yang sejalan dengan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

"Fokus utamanya adalah mendongkrak produktivitas nasional dan mengoptimalkan pelayanan publik yang inklusif serta berkelanjutan," ucapnya. 

Kendati demikian, Komdigi memastikan tidak akan bertindak otoriter dengan mengunci seluruh aturan dari pusat. Komdigi hanya memosisikan diri sebagai penyusun regulasi payung (induk).

Selanjutnya, kementerian atau lembaga teknis terkait dibebaskan untuk merumuskan aturan turunan yang lebih spesifik dan adaptif, sesuai dengan karakteristik industri masing-masing.

"Kami tidak dalam posisi ingin mengatur keseluruhan sektor. Yang kami siapkan di Komdigi adalah aturan payung besarnya, dan kami persilakan masing-masing sektor untuk membuat aturan turunan," Meutya menambahkan.

Saat ini, regulasi tata kelola AI tersebut tengah digodok matang oleh Komdigi agar bisa segera diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

Setidaknya ada dua poin krusial yang sedang disiapkan, yakni aturan mengenai etika pengembangan AI serta peta jalan pengembangan AI di Indonesia ke depan.