Hindari Duplikasi Penerima Bansos Covid-19, Pemkot Bogor Andalkan Big Data

Lebih lanjut, warga Bogor yang belum masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Non-DTKS akan difasilitasi dengan para donatur.

Nantinya, para donatur dapat mengisi berapa yang akan mereka sumbangkan lewat aplikasi di jagaasa.kotabogor.go.id, dan kepada siapa mereka akan sumbangkan.

Nama-nama yang berhak menerima sumbangan sudah tertera di aplikasi, dan akan muncul dari masyarakat layak terima bansos yang telah data di aplikasi www.salur.kotabogor.go.id dan sudah diverifikasi sebelumnya.

Arsal menambahkan, “Saya salut dengan Pemerintah Kota Bogor karena sistem ini hanya dibangun dalam waktu 2 hari sejak pertama kali digagas oleh Bapak Bima Arya. Beliau bersedia membagi sistem ini kepada pemerintah daerah yang membutuhkan secara gratis tanpa perlu membeli."

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, pemkot Bogor telah membuat kanal khusus untuk informasi penyaluran bantuan yakni salur.kotabogor.go.id.

Pada laman tersebut, warga dapat memeriksa langsung dan memastikan apakah terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak.

Bagi warga yang memenuhi kriteria tapi belum terdaftar sebagai penerima bantuan, bisa mengajukan sebagai penerima bantuan sosial melalui aplikasi SALUR via web salur.kotabogor.go.id.

Seluruh pengajuan yang masuk akan lebih dulu dilakukan verifikasi oleh tim Kecamatan dengan unsur PKK, Kasi Kemasyarakatan dan TKSK serta verifikasi tim kelurahan dengan tiga unsur ditambah PLKB dari Dalduk KB.

Verifikasi ini untuk memastikan warga memenuhi kriteria yang sudah ditentukan.

Kriteria yang bisa menerima bantuan, termasuk ber-KTP Kota Bogor, tidak termasuk penerima bantuan, tidak mempunyai penghasilan tetap, tidak memiliki aset yang bisa dijual.

Selanjutnya, pekerja yang dirumahkan, kelompok rentan, seperti lansia, disabilitas, daya listrik 450 watt, memiliki keluarga yang mempunyai penyakit kronis. Seluruh kriteria ini ada bobot nilainya. Bobot yang tinggi akan jadi prioritas serta harus menyertakan foto rumah.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, meminta agar data penerima bantuan di Kota Bogor divalidasi dan disempurnakan.

Hal ini bertujuan agar tidak ada warga yang mendapatkan dua kali bantuan atau penerima ganda.

(Ysl/Isk)