Kemkominfo Tanda Tangan Kerjasama PKBU, Proyek Satelit Multifungsi Dimulai

Kemkominfo PKBU — Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara dan Direktur PT Penjamin Infrastruktur (PT PII). (Liputan6.com/ Agustinus M. Damar)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika mengumumkan akan memulai pembangunan satelit multifungsi.

Pengumuman tersebut ditandai dengan penandatangan perjanjian kerjasama dalam skema Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Penandatangan perjanjian ini dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara; Direktur PT Penjamin Infrastruktur (PT PII) , Armand Hermawa; dan Direktur Utama PT Satelit Nusantara Tiga, Adi Rahman Adiwoso.

Dalam acara tersebut, juga turut hadir menyaksikan penandatanganan adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Menurut Menteri Komunikasi dan Infomatika, ini merupakan kali keempat Kemkominfo menggunakan skema KPBU dalam proyek telekomunikasi.

Sebelumnya, skema ini juga digunakan untuk pembangunan Palapa Ring Paket Barat, Tengah, dan Timur.

Rudiantara menuturkan kehadiran satelit multifungsi tidak lepas dari era data yang ada saat ini. Oleh sebab itu, satelit ini akan menggunakan teknologi high throughput satellite (HTS).

"Bedanya satelit ini dengan yang lain adalah satelit ini didesain untuk internet. Sebab, kebutuhan bandwidth di Indonesia yang memang semakin besar," tuturnya saat penandatangan perjanjian kerjasama di Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Adapun nilai total untuk proyek ini mencapai Rp 21,4 triliun. Rudiantara menuturkan besarnya dana itu karena mencakup proses pembuatan, peluncuran, pengoperasian, termasuk pemeliharaan satelit selama 15 tahun.

2 dari 3 halaman

Didukung Penuh dan Dimonitor Pemerintah

Penandatangan Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah. (Liputan6.com/ Agustinus M. Damar)

Proyek ini merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional seperti tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018. Oleh sebab itu, proyek ini didukung penuh dan dimonitor oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri berperan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Adapun PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PT PII) berperan sebagai penjaminan atas pembayaran ketersediaan layanan dan terminasi proyek.

Sementara Badan Pelaksana Usaha ini adalah konsorsium PT Satelit Nusantara Tiga. Konsorsium ini terdiri PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusantara Satelit Sejahtera.

3 dari 3 halaman

Diberi Nama Satria

Ilustrasi satelit

Untuk sementara nama setelit ini diberi nama Satria, kependekan dari Satelit Republik Indonesia. Namun, Rudiantara mengatakan nama tersebut dapat berubah saat peluncuran nanti.

Rencananya, proses konstruksi satelit ini akan dilakukan pada akhir 2019 oleh manufaktur satelit asal Prancis, Thales Alenia Space. Adapun peluncuran akan dilakukan pada 2022 dan siap untuk dioperasikan pada 2023.

Nantinya, satelit ini akan menjangkau daerah yang tidak tercakup kabel serat optik termasuk 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Ada 150 ribu titik cakupan satelit ini dan tersebar di seluruh Indonesia.

(Dam/Ysl)