Berita Baleg DPR Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com - Page 2

Perubahan nama RUU PKS menjadi RUU TPKS diyakini akan mempermudah penegak hukum dalam pelaksanaannya.

Usai Kecelakaan Maut di Ciater, SMK Lingga Kencana Depok Tetap Gelar KBM Besok Senin 13 Mei
Geser China, Amerika Serikat Diam-Diam Jadi Mitra Dagang Utama Jerman
Telah dibaca 0 kali
PLN Mobile Proliga 2024: Pemain dan Pelatih Asing Bangga Bisa Berkontribusi di Proliga
Telah dibaca 0 kali
Bersinar di Piala Uber, Tunggal Putri Indonesia Pede Ikuti Thailand Open 2024
Telah dibaca 0 kali
Mimpi Hubungan Intim dengan Orang Lain, Mimpi Buruk atau Tanda Dorongan Selingkuh? Begini Kata Pakar
Telah dibaca 0 kali
PLN Mobile Proliga 2024: Penonton Membeludak di Malam Minggu, Minta Digelar lagi di Palembang
Telah dibaca 0 kali
5 Fakta Aktor Epy Kusnandar Alias Kang Mus Preman Pensiun Ditangkap Polisi Terkait Kasus Narkoba
Telah dibaca 0 kali
6 Potret Kehamilan Tengku Dewi Putri, Bikin Geger Usai Tuding Andrew Andika Selingkuh dengan Ani-ani
Telah dibaca 0 kali
Kecelakaan Maut Bus Rombongan Siswa SMK di Subang Jadi Sorotan Media Asing
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: Jadi Korban Begal Motor, Jari Pemuda Putus Terkena Senjata Tajam
Telah dibaca 0 kali
Tim Khusus Kemenhub Telusuri Penyebab Kecelakaan Bus Pelajar SMK Lingga Kencana Depok
Telah dibaca 0 kali
Gambaran Buah-buahan Surga, Kenikmatan Abadi bagi Para Penghuninya
Telah dibaca 0 kali
Jokowi Tiba di Sultra, Bakal Kunjungi Muna - Kolaka Utara dan Konawe
Telah dibaca 0 kali
Ribuan Warga Palestina Minta Bantuan Lewat Akun GoFundMe untuk Keluar dari Gaza
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: Tak Sengaja Tumpahkan Bensin ke Alat Tambal, Bengkel Motor di Kuningan Ludes Terbakar
Telah dibaca 7 kali

Advertisement

Advertisement

Massa Kolaborasi Nasional melakukan aksi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Massa mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) pada periode 2014-2024. (Liputan6.com/JohanTallo)

Kanwil Bea Cukai Jakarta memusnahkan 50.334 botol minuman keras, 2760 liter ethyl alkohol, 415.456 batang rokok dan 15.144 botol kosong, Jakarta, Kamis (18/12/2014). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)

Politisi Partai Golkar Nurul Arifin (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher saat keterangan pers Sidang Isbat 1 Syawal 1440 H di Kementerian Agama, Jakarta, Senin (03/6/2019). Berdasarkan hasil sidang Isbat, hari raya Idul Fitri jatuh pada Rabu, 5 Juni 2019 karena posisi hilal berada di bawah ufuk. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ilustrasi minuman alkohol bir. (AP/Tony Talbot)

Sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju foto bersama Pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta (5/10/2020). Rapat tersebut membahas berbagai agenda, salah satunya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. (Liputan6.com/JohanTallo)

Wakil Sekjen DPP PPP Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Achmad Baidowi (kedua kiri) memberikan keterangan saat konferensi pers terkait pendudukan gedung kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (12/12). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas berbincang saat rapat kerja dengan perwakilan pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2020). Raker membahas lebih lanjut rancangan undang-undang Cipta Kerja dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Liputan6.com/Johan Tallo)

Suasana rapat kerja perwakilan pemerintah dengan Ketua Badan Legistasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2020). Raker ini membahas lebih lanjut rancangan undang-undang Cipta Kerja dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Angota DPR Komisi VI Rieke Diah Pitaloka menilai gugatan perusahaan kepada karyawan JICT tidak memiliki dasar hukum, Jakarta, Minggu (28/5). (Liputan6.com/JohanTallo)

Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan) dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto memberikan keterangan soal pencopotan Rieke Diah Pitaloka dari jabatan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto memberikan keterangan soal pencopotan Rieke Diah Pitaloka dari jabatan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR digantikan Komjen Purnawirawan Muhammad Nurdin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan) dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto memberikan keterangan soal pencopotan Rieke Diah Pitaloka, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Fraksi PDIP menjelaskan, pergantian ini memang bukan semata-mata untuk penyegaran atau rotasi biasa. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Wakil Sekjen DPP PPP Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Achmad Baidowi memberikan keterangan di Kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa (12/12). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ketua Badan Legistasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas memimpin rapat kerja dengan perwakilan pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2020). Raker ini membahas lebih lanjut RUU Cipta Kerja dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas bersiap memimpin rapat kerja dengan perwakilan pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2020). Rapat kerja ini membahas lebih lanjut RUU Cipta Kerja dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas berbincang saat rapat kerja dengan perwakilan pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2020). Raker membahas lebih lanjut rancangan undang-undang Cipta Kerja dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Liputan6.com/Johan Tallo)

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menyatakan perkembangan teknologi tak bisa dibendung.

Elemen Buruh melakukan aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Rabu (12/2/2020). Dalam aksinya mereka menolak draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)

Menkumham Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (16/1/2020). Rapat membahas 50 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menkumham Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Baleg DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (16/1/2020). Baleg DPR membuka peluang mengurangi jumlah RUU program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020-2021 dari 50 RUU menjadi 40 RUU prolegnas prioritas. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menkumham Yasonna Laoly bersiap menyerahkan berks kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (16/1/2020). Baleg DPR membuka peluang mengurangi jumlah RUU program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020-2021. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menkum HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Badan Legislasi DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/201). Rapat membahas sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi program legislasi nasional (prolegnas) 2019-2024 maupun RUU prolegnas prioritas 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menkum HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Badan Legislasi DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/201). Rapat membahas sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi program legislasi nasional (prolegnas) 2019-2024 maupun RUU prolegnas prioritas 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menkum HAM Yasonna Laoly (kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan Badan Legislasi DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/201). Rapat membahas sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi program legislasi nasional (prolegnas) 2019-2024 maupun RUU prolegnas prioritas 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ilustrasi kartu SIM

Angota DPR Komisi VI Rieke Diah Pitaloka menilai gugatan perusahaan kepada karyawan JICT tidak memiliki dasar hukum, Jakarta, Minggu (28/5). (Liputan6.com/JohanTallo)

1
2
3