Catatan dari Anggota Baleg DPR RI Fraksi PAN Edison Sitorus soal RUU Statistik

Liputan6.com, Jakarta - Rapat Badan Legislasi atau Baleg DPR RI Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Hasil Penyusunan RUU Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik digelar Rabu (30/4/2025).

Anggota Baleg DPR RI Edison Sitorus menyampaikan, Fraksi PAN menilai bahwa Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik menjadi hal yang sangat urgen.

Dia menilai, perubahan paradigma pembangunan menuntut adanya data yang bersifat real time, terstandar, dan dapat diverifikasi.

"Sementara itu, peraturan yang berlaku saat ini dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut secara optimal, terutama dalam hal penguatan koordinasi statistik sektoral, pemanfaatan data administrasi sebagai sumber statistik, dan pemutakhiran teknologi statistik," ujar Edison melalui keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).

Edison menjelaskan, setelah mengikuti dan mencermati dinamika terkait Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, Fraksi PAN memberikan sejumlah catatan.

"Pertama, Fraksi PAN berpendapat bahwa ketentuan pada Pasal 15 dan Pasal 27 RUU Statistik yang memberikanhak BPS mengakses sumber data, mengompilasi, dan mengakuisisi data dan data statistik dari lembaga lain dan melakukan akuisisi data, termasuk data individu, perludiselaraskan secara ketat dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)," papar dia.

"Aspek perlindungan data pribadi dalam kegiatan statistik harus dirancang secara seksama agar tidak berbenturan dengan prinsip kerahasiaan statistik, namun tetap memberikan jaminan hak privasi warga negara," sambung Edison.

Kedua, lanjut Edison, terkait mekanisme pengawasan terhadappenyelenggara statistik khusus, Fraksi PAN berpendapat bahwa dalam kerangka sistem statistik nasional yang terintegrasi, penyelenggara statistik khusus harus tundukpada prinsip koordinasi, standardisasi, dan interoperabilitasdata.

Oleh karena itu, dia menilai, keberadaan Dewan Statistik Nasional (DSN) menjadi sangat strategis untuk memastikan bahwa statistik khusus yang dihasilkan oleh kementerian/lembaga atau entitas lainnya tetap memenuhi standar metodologi, akurasi, dan keterbukaan sebagaimana diatur dalam regulasi.

"Ketiga, Fraksi PAN berpandangan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Statistik perlu membuka ruang yang lebih progresif bagi pemanfaatan teknologi baru, seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan big data analytics, dalam penyelenggaraan statistik nasional," ucap Edison.

Pemanfaatan teknologi ini, lanjut dia, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam proses pengumpulan, pengolahan, serta analisis data.

"Namun demikian, pemanfaatan teknologi canggih tersebut harus diiringi dengan pengaturan yang jelas dan tegas mengenai mekanisme pemanfaatan sumber data alternatif, termasukdata non-tradisional, agar tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, verifikasi ilmiah, dan perlindungan terhadap hak-hak individu," tandas Edison.