Kementrans Ubah Arah Transmigrasi, Tak Lagi Sekadar Pindah Penduduk

Liputan6.com, Jakarta - Program transmigrasi tak lagi hanya identik dengan perpindahan penduduk dari daerah padat ke wilayah baru. Kini, pemerintah mengubah orientasinya menjadi pengembangan kawasan berbasis potensi ekonomi lokal agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan arah tersebut ditegaskan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat melepas ekspor 16 ton rajungan dari kawasan transmigrasi di Gresik, Jawa Timur, Senin (29/6/2026).

Komoditas yang diekspor ke Amerika Serikat itu bernilai sekitar Rp16 miliar dan dinilai menjadi salah satu contoh pengembangan produk unggulan kawasan transmigrasi.

Menurut Viva, fokus Kementerian Transmigrasi saat ini bukan lagi sekadar memindahkan penduduk, melainkan membangun kawasan transmigrasi agar memiliki nilai tambah ekonomi melalui pengembangan potensi daerah.

"Karena tanggung jawab dari Kementerian Transmigrasi saat ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan masyarakat trans yang ada di satuan pemukiman di dalam satu kawasan transmigrasi," kata Viva.

Melalui program revitalisasi dan transformasi kawasan transmigrasi, pemerintah akan mengembangkan komoditas unggulan sesuai karakteristik masing-masing daerah. Salah satunya adalah rajungan yang kini telah menembus pasar ekspor.

"Kami merasa senang bahwa dengan adanya ekspor rajungan yang berada di kawasan transmigrasi dan sebagian juga di daerah Pantura ini telah puluhan kali dilakukan," ujarnya.

Selain mendorong ekspor, Kementerian Transmigrasi juga menyiapkan pembangunan industri pengolahan di kawasan transmigrasi agar hasil produksi masyarakat tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi memiliki nilai tambah melalui proses hilirisasi.

Viva mengatakan, pemerintah telah memetakan potensi unggulan kawasan transmigrasi melalui program Ekspedisi Patriot yang berlangsung selama dua tahun terakhir. Data tersebut menjadi dasar penyusunan program pengembangan di setiap kawasan.

Beberapa wilayah juga mulai dipersiapkan sebagai pusat hilirisasi, salah satunya kawasan transmigrasi di Sumba Timur yang akan dikembangkan melalui industri gula.

"Kalau kawasan transmigrasi sudah ada di Sumba Timur untuk pabrik tebu, namanya Sumba Manis," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Viva melepas ekspor 16 ton rajungan yang berasal dari sejumlah kawasan transmigrasi di Papua, Sulawesi Barat, Maluku, hingga Maluku Utara dengan nilai mencapai Rp16 miliar.

"Jadi ternyata rajungan itu nilai ekonominya lebih besar dibanding dengan yang lain untuk perikanan. Satu kontainer saja bisa menghasilkan 16 miliar rupiah dibanding dengan yang lain," katanya.

Ia menambahkan, kawasan transmigrasi kini berkembang menjadi pusat berbagai aktivitas ekonomi. Masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sektor pertanian, tetapi juga perkebunan dan perikanan.

"Karena di kawasan transmigrasi sekarang ini bukan hanya menjadi petani, tapi juga ada yang menjadi pekebun, pekebun kopi, pekebun durian dan juga menjadi nelayan," ujar Viva.

Untuk mempercepat pengembangan kawasan, Kementerian Transmigrasi juga menggandeng sejumlah kementerian melalui kerja sama lintas sektor.

Kolaborasi dilakukan antara lain dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pemberdayaan masyarakat pesisir, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk revitalisasi sekolah di kawasan transmigrasi, serta kementerian lain dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti listrik desa.

Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menilai industri pengolahan rajungan memiliki prospek besar karena tidak hanya memperkuat ekspor, tetapi juga menyerap banyak tenaga kerja melalui sektor padat karya.

"Kabupaten Gresik di lokasi yang sangat strategis, kita bisa mengambil bahan baku dari Indonesia Timur tersebut. Tidak sulit terkait dengan bahan baku yang baik," kata Fandi.

Menurutnya, industri tersebut didominasi pekerja perempuan yang memiliki keterampilan tinggi sehingga mampu memenuhi standar pasar ekspor. Pemerintah Kabupaten Gresik pun siap mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi.

"Biayanya nanti dari Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersertifikasi BNSP. Salah satu belanja kita adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Gresik," ujarnya.