Paripurna RAPBD Tuban Gagal Karena Tidak Kuorum, Bupati - DPRD Tidak Akur?

Liputan6.com, Tuban - Isu ketidakharmonisan hubungan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky dengan sejumlah anggota dewan “tercium” dalam momen sidang paripurna DPRD Tuban pada Rabu (2/11/2022).

Isu keretakan hubungan itu terlihat dari 27 anggota dewan tidak hadir tanpa alasan pada rapat paripurna dengan agenda laporan banggar dan pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) Tuban tahun anggaran 2023.

Termasuk, pimpinan paripurna Ketua DPRD Tuban H Miyadi juga tidak hadir tanpa konfirmasi. Akhirnya, sidang paripurna yang telah dihadiri bupati, wakil bupati dan beberapa anggota dewan gagal dilaksanakan karena tidak memenuhi kuorum.

“Yang hadir tidak kuorum kurang 50 persen plus satu. Alasannya mereka tidak memberikan informasi, berarti dijadwalkan ulang,” ungkap Andi Hartanto, Wakil Ketua DPRD Tuban.

Halindra menepis ketidakharmonisan hubungannya dengan anggota dewan karena semua fraksi hadir kecuali satu yang tidak hadir.

“Tidak usah dikaitkan-kaitkan seperti itu karena semua fraksi hadir kecuali satu fraksi,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Tuban itu mengaku tidak mengetahui secara pasti kenapa ketua dewan dan beberapa anggota tidak hadir dalam sidang paripurna hari ini. Karena sejak pagi sampai siang dirinya tidak ada informasi terkait alasan sejumlah anggota dewan yang tidak hadir.

"Saya gak ada informasi apa-apa," jelas Bupati yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Tuban.