Judika Bantah Bayar Royalti Langsung ke Ahmad Dhani untuk Lagu Dewa 19

Judika menjelaskan bahwa ia tidak setuju dengan sistem direct license yang mengharuskan pembayaran royalti langsung dari penyanyi kepada pencipta lagu tanpa melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Menurutnya, sistem ini belum memiliki payung hukum yang jelas dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Ia merasa bahwa sistem yang terstruktur dan aman lebih baik untuk semua pihak yang terlibat dalam industri musik.

“Saya tidak mau membawakan lagu-lagu Dewa 19 lagi, termasuk 'Separuh Nafas', karena saya menghindari konflik,” tegas Judika. Ia mengakui bahwa meskipun menyukai lagu-lagu Dewa 19, ia lebih memilih untuk tidak terlibat dalam situasi yang dapat menimbulkan masalah di masa depan.

Judika juga mengungkapkan bahwa ia sering mendapatkan tawaran untuk membawakan lagu-lagu tersebut, tetapi ia selalu memastikan bahwa pembayaran royalti dilakukan dengan cara yang benar. “Saya tidak mau ada urusan yang nantinya engga enak,” ujarnya. Hal ini menunjukkan komitmennya untuk menjaga integritas dalam karir musiknya.

Setelah Judika memberikan penjelasan, Ahmad Dhani tetap mengunggah bukti transfer tersebut di media sosialnya. Hal ini memicu berbagai reaksi dari netizen dan media. Judika merasa bahwa tindakan Ahmad Dhani tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa ia mendukung sistem direct license, padahal kenyataannya tidak demikian.

“Tiba-tiba ada berita itu ya, besoknya mas Dhani langsung aja capture itu dan post di IG gitu loh,” ungkap Judika. Ia merasa bahwa informasi yang disampaikan tidak mencerminkan kebenaran dan justru merugikannya. Judika berharap agar publik memahami situasi yang sebenarnya dan tidak terjebak dalam informasi yang salah.

Melihat situasi ini, Judika berharap agar industri musik Indonesia dapat menemukan solusi yang lebih baik terkait pembayaran royalti. Ia ingin agar semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan sistem yang adil dan transparan. Dengan begitu, para musisi dapat berkarya tanpa harus khawatir akan masalah pembayaran yang dapat merugikan mereka.