Free Float Naik Jadi 15%, SIPF Wanti-Wanti Risiko Kerugian Investor Membesar

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama Securities Investor Protection Fund (SIPF) Gusrinaldi Akhyar menilai rencana kenaikan free float saham menjadi 15 persen berpotensi meningkatkan risiko kerugian investor di pasar modal. Hal ini seiring dengan semakin luasnya kepemilikan saham oleh publik dan bertambahnya jumlah investor.

"Dengan makin banyaknya jumlah investor di pasar modal berarti kan ini exposure atau resiko. Adanya kerugian investor itu semakin tinggi gitu," kata Gusrinaldi dalam Edukasi Wartawan dengan tema Consultation Paper untuk Penguatan Pelindungan Investor dan Reformasi Pasar Modal Indonesia, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, peningkatan free float dari sebelumnya 7,5 persen akan mendorong lebih banyak saham beredar di publik, termasuk dari pemegang saham besar yang melepas sebagian kepemilikannya. Kondisi ini akan memperbesar eksposur risiko, terutama bagi investor ritel yang jumlahnya terus meningkat.

"Pemegang-pemegang saham mungkin pengendali atau pemegang saham yang kepemilikannya 5 atau 1 persen kan mau-mau mereka akan melepas sahamnya ke publik. Otomatis jumlah kepemilikan investor itu akan semakin banyak. Dan investor-investor baru juga akan semakin meningkat," jelasnya.

Gusrinaldi menjelaskan, semakin banyak saham yang dimiliki publik, maka potensi risiko kerugian investor juga ikut meningkat. Hal ini karena jumlah investor dan nilai aset yang tersebar di pasar menjadi lebih besar.

Saat ini, jumlah investor pasar modal yang tercatat melalui Single Investor Identification (SID) telah mencapai sekitar 20 juta. Dengan adanya peningkatan free float, jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring meningkatnya partisipasi masyarakat dalam investasi saham.

Seiring dengan meningkatnya jumlah investor dan potensi risiko, SIPF menilai perlindungan investor perlu diperkuat, tidak hanya dari sisi mekanisme, tetapi juga kepastian hukum.

Saat ini, peran SIPF masih berada dalam kerangka regulasi sektoral di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun ke depan, pihaknya mendorong agar keberadaan dan kewenangan lembaga perlindungan investor dapat diperkuat melalui undang-undang.

"Dengan demikian perlunya peningkatan di dalam perlindungan investor itu perlu dilakukan. Dan kepastian hukum mengenai lembaga perlindungannya itu juga harus diperkuat di dalam undang-undang di negara kita. Saat ini memang seperti sampaikan tadi, kami posisinya masih di sisi sektoral gitu, masih diatur di dalam OJK," pungkasnya.