Fasilitas Kawasan Berikat, Cara DJBC Dorong Ekspor Sawit

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terus mendorong peningkatan ekspor dan hilirisasi produk kelapa sawit melalui pemberian fasilitas kawasan berikat serta pelayanan kepabeanan yang efektif.

Fasilitas tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi produksi, memperlancar arus barang, dan memperkuat daya saing produk sawit Indonesia di pasar global.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan (Kalbagsel), Muhtadi, mengatakan kawasan berikat menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam mendukung industri berorientasi ekspor sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional.

“Bea Cukai berkomitmen untuk terus mendukung industri dalam negeri, termasuk industri kelapa sawit dan produk turunannya, agar dapat terus berkembang, meningkatkan nilai tambah, serta mampu melakukan ekspor dan bersaing di pasar global,” ujar Muhtadi dalam rangkaian kunjungan kerja pers yang digelar bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

“Dukungan ini kami lakukan melalui pemberian fasilitas dan pelayanan kepabeanan yang efektif, dengan tetap mengedepankan fungsi pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” sambungnya.

Muhtadi menjelaskan, kawasan berikat merupakan fasilitas kepabeanan yang diberikan pemerintah untuk mendukung kegiatan industri berorientasi ekspor melalui berbagai kemudahan fiskal dan prosedural.

Kemudahan tersebut mencakup penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, serta fasilitas tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Selain itu, pelaku usaha juga memperoleh kemudahan dalam arus barang dan penyederhanaan proses perizinan.

Melalui fasilitas kawasan berikat, Bea Cukai menjalankan fungsi sebagai trade facilitator dan industrial assistance. Di sisi lain, pengawasan tetap dilakukan untuk memastikan pemanfaatan fasilitas berjalan tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu perusahaan di wilayah pengawasan Kanwil Bea Cukai Kalbagsel yang memanfaatkan fasilitas kawasan berikat adalah PT Citra Borneo Utama Tbk.

Perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, tersebut bergerak di bidang pengolahan dan ekspor produk kelapa sawit beserta turunannya.

Sejak ditetapkan sebagai kawasan berikat pada 2018, PT Citra Borneo Utama Tbk. terus mengembangkan produk hilir sawit, termasuk minyak goreng bermerek Minyakita dan Hanau. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hilirisasi industri sawit nasional.

Sepanjang Januari hingga Juni 2026, perusahaan tersebut mencatatkan nilai ekspor lebih dari Rp 3,03 triliun serta menyerap 260 tenaga kerja.

Pemanfaatan fasilitas kawasan berikat juga meningkatkan efisiensi biaya operasional perusahaan hingga sekitar 9,91 persen. Fasilitas tersebut turut mendukung pengembangan industri hilir sawit yang menghasilkan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional.

Selain memberikan fasilitas, Bea Cukai juga melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan ekspor.

Bea Cukai Pangkalan Bun memastikan seluruh proses ekspor berjalan sesuai ketentuan kepabeanan, mulai dari pemenuhan kewajiban pabean hingga pengawasan terhadap barang yang akan dikirim ke luar negeri.

Hingga Juli 2026, Bea Cukai Pangkalan Bun telah melayani 157 dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB).

Dari kegiatan tersebut, penerimaan bea keluar tercatat mencapai Rp 882,37 miliar. Sementara itu, dana sawit yang terkumpul mencapai Rp 861,58 miliar.

Capaian tersebut mencerminkan besarnya kontribusi ekspor komoditas sawit terhadap perdagangan internasional sekaligus penerimaan negara.

“Industri kelapa sawit dan turunannya memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Karena itu, Bea Cukai akan terus membangun sinergi dengan pelaku usaha melalui pelayanan kepabeanan yang profesional dan pengawasan yang optimal, sehingga mampu mendukung kelancaran kegiatan usaha sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha,” kata Muhtadi.