Perhutani Buka Peluang Lahan, Dukung Kabupaten Blora Menuju Kawasan Industri

Liputan6.com, Blora - Mendukung Kabupaten Blora, Jawa Tengah (Jateng) sebagai kawasan industri bukan perkara sederhana. Di tengah upaya menarik investor, persoalan ketersedian lahan, regulasi, maupun lainnya masih menjadi tantangan utama.

Demi mendukung Blora jadi kawasan industri, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blora menyatakan keterbukaannya terkait penyediaan lahan, dengan catatan seluruh proses tetap harus berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Administratur/KKPH Blora Yeni Ernaningsih mengungkapkan, komunikasi terkait kebutuhan lahan selama ini tidak dilakukan secara langsung oleh pemerintah kepada Perhutani di tingkat tapak, melainkan melalui Pemerintah Kabupaten Blora.

"Kalau 'tektok' secara langsung tidak, tapi melalui Pemkab Blora. Misalnya, kemarin membutuhkan lahan untuk KSPP (Kawasan Sentra Produksi Pangan) yang direncanakan di wilayah Kunduran," ujar Yeni kepada Liputan6.com, ditulis Kamis (23/4/2026).

KSPP menjadi salah satu proyek strategis yang diproyeksikan sebagai pintu masuk pengembangan industri berbasis pangan di Blora. Adapun lokasi yang diusulkan berada di kawasan hutan RPH Ngawenombo, Kecamatan Kunduran, dengan luas sekitar 21,7 hektare.

Pengembangan kawasan ini melibatkan berbagai pihak lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, investor seperti PT Agrinas, hingga Perhutani sebagai pengelola kawasan.

Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, khususnya di sektor pertanian dan turunannya.

Meski ada peluang, Perhutani menegaskan bahwa status kawasan hutan tetap berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

"Itu kawasan hutan. Kalau memang dikehendaki, silakan berizin ke Kementerian Kehutanan, karena hutan itu milik kementerian. Kami hanya mengelola," tegas Yeni, sapaannya.

Pernyataan tersebut menjadi garis tegas bahwa pengembangan kawasan industri di Blora tidak bisa dilepaskan dari proses perizinan lintas sektor, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan komposisi wilayah hutan yang mencapai sekitar 47 persen dari total luas Blora, pemanfaatan lahan menjadi faktor strategis sekaligus tantangan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Perhutani berkomitmen mendukung program pemerintah, selama tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

"Pada prinsipnya Perhutani mendukung setiap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional," ucap Yeni.

KSPP sendiri dirancang sebagai kawasan pertanian modern yang mengintegrasikan agronomi, agroindustri, dan agribisnis. Konsep ini diyakini mampu meningkatkan efisiensi produksi sekaligus memperkuat rantai nilai hasil pertanian di Blora.

Meski peluang terbuka, tantangan utama masih terletak pada aspek regulasi dan koordinasi lintas sektor. Proses perizinan kawasan hutan yang kompleks kerap menjadi hambatan dalam realisasi proyek strategis.

Yeni juga mengisyaratkan bahwa komunikasi strategis kemungkinan terjadi di tingkat manajemen pusat.

"Kalau yang 'tektok’"langsung kemungkinan di manajemen atas. Kalau di kami, jalurnya memang melalui pemerintah kabupaten," ucap dia.

Hal ini mempertegas peran penting pemerintah daerah dalam menjembatani kebutuhan investasi dengan otoritas pusat. Di sisi lain, kalangan akademisi menilai bahwa langkah konkret harus segera dilakukan jika Blora serius ingin menjadi kawasan industri.

Sementara itu, Akademisi Blora, Joko Handoyo, menyarankan pembentukan “bank tanah” sebagai strategi utama.

"Kalau punya anggaran, pemkab harus membuat bank tanah. Artinya, pemkab perlu membeli tanah dalam jumlah besar," ujarnya, ketika itu.

Menurutnya, langkah ini penting untuk menstabilkan nilai jual tanah serta menghindari konflik lahan saat pembangunan kawasan industri dilakukan. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya infrastruktur jalan sebagai faktor penentu minat investor.

"Jalan penghubung itu jadi penilaian awal investor," ucap Joko.

Joko menambahkan, pembangunan infrastruktur yang belum optimal membuat investor cenderung menunda masuk ke Blora, meski peluangnya terbuka.

Sebagai alternatif, ia mendorong adanya insentif pajak bagi investor, seperti pembebasan pajak dalam jangka waktu tertentu.

Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman mengakui bahwa daerahnya memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan.

"Beberapa industri pertanian dan peternakan kita dorong," ucap Arief kepada media ini.

Blora sendiri dikenal sebagai salah satu daerah penghasil jagung terbesar di Jawa Tengah. Selain itu, komoditas seperti padi, singkong, porang, hingga buah-buahan lokal juga terus berkembang.

"Agar bisa menembus pasar lokal maupun internasional, itu target kita," tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati Blora yang akrab disapa Gus Arief ini juga mengungkapkan bahwa sejumlah investor, termasuk dari sektor garmen, mulai melirik Blora sebagai lokasi pengembangan industri, meski hingga kini belum ada terobosan konkret seperti pembentukan bank tanah.

Dari sisi sumber daya manusia, Blora dinilai memiliki potensi besar. Banyak tenaga kerja asal Blora yang selama ini bekerja di daerah lain, seperti di Purwodadi, Kabupaten Grobogan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kualitas dan kuantitas, tenaga kerja Blora siap mendukung pengembangan industri di daerahnya sendiri.

Dengan dukungan Perhutani, potensi lahan, serta minat investor yang mulai tumbuh, peluang Blora menjadi kawasan industri semakin terbuka. Namun, tanpa percepatan dalam penyelesaian persoalan regulasi, infrastruktur, dan kebijakan strategis, peluang tersebut berisiko tertahan di tahap perencanaan.

Kini, tantangannya bukan lagi pada wacana, melainkan pada konsistensi dan keberanian dalam mengambil langkah nyata lantaran Blora memiliki modal. Tinggal bagaimana semua pihak mampu mengubah potensi itu menjadi nyata.