Reaksi BP Batam hingga Wakil Wali Kota Buntut Turis Singapura Dipalak Petugas Imigrasi di Pelabuhan

Liputan6.com, Jakarta - Isu dugaan pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Ferry Batam Centre mencuat. Disebut-sebut, pungli dilakukan Imigrasi. Pascaisu tersebut menjadi perbincangan, Badan Pengusahaan Batam juga melakukan sidak.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan kehadiran pihaknya ingin memastikan pelayanan keimigrasian berjalan sesuai standar dan bebas dari praktik-praktik menyimpang. Sebab menurutnya, secara umum pelayanan di pelabuhan sudah berjalan baik, mulai dari proses kedatangan hingga keberangkatan penumpang.

"Namun tetap ada beberapa hal yang perlu dibenahi agar kualitas layanan semakin meningkat dan kejadian serupa tidak terulang," ujar Amsakar Usai Peninjauan di Pelabuhan Ferry Internasional Batam.

Mencegah adanya praktik tersebut, BP Batam bersama pihak imigrasi kini menempatkan supervisor di lini terdepan pelayanan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengawasi langsung aktivitas petugas dan menutup celah terjadinya pungli.

Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan tanda pengenal (nametag) juga akan diperketat melalui sistem distribusi satu pintu. Langkah ini bertujuan mencegah penyalahgunaan identitas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Kasus ini jadi pelajaran penting. Kita ingin memastikan sistem pengawasan lebih kuat sehingga praktik yang merugikan masyarakat bisa dicegah sejak awal," kata Amsakar.

Amsakar menegaskan, tindakan tersebut merupakan ulah individu, bukan mencerminkan institusi secara keseluruhan. Meski demikian, ia memastikan tidak ada toleransi terhadap praktik pungli karena berdampak langsung terhadap kepercayaan publik dan sektor pariwisata Batam.

Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menambahkan praktik pungli sangat merusak citra Indonesia di mata wisatawan asing.

“Kita tidak boleh membiarkan hal seperti ini terjadi. Pelayanan harus profesional, apalagi ini pintu masuk wisatawan internasional,” ucapnya.

Sanksi buat Petugas Imigrasi Pungli

Saat dikonfirmasi, Kepala Imigrasi Batam Hajar Aswad mengatakan kasus tersebut masih diinvestigasi dan diperiksa. Jika benar anak buahnya melakukan pungli, Hajar memastikan bakal ada sanksi tegas.

"Kasus ini sedang dalam investigasi pemerintah pusat, kalau melakukan pelanggaran berat oknum petugas akan di pecat langsung oleh Menteri," ujar Hajar Aswad.

Dugaan praktik pungutan liar (pungli) mencuat di layanan Keimigrasian Batam, setelah sepasang wisatawan asal Singapura mengaku dimintai uang hingga SGD 100 per orang atau sekira Rp 2 juta lebih, saat masuk ke Indonesia melalui Terminal Ferry Internasional Batam Centre.

Peristiwa itu terjadi pada 13 Maret 2026. Pasangan tersebut mengaku sempat ditahan selama kurang lebih dua jam dengan alasan berperilaku tidak sopan saat antre pemeriksaan Imigrasi.

Menurut pengakuan salah satu korban berinisial AC, kejadian bermula saat mereka berpindah ke jalur gerbang otomatis yang terlihat lebih lengang. Namun, mereka justru dihentikan petugas dan diminta menunggu di luar sebuah ruangan yang disebut sebagai ruang interogasi.

AC menegaskan tidak menyerobot antrean karena saat itu tidak ada orang lain di belakang mereka. Meski demikian, petugas tetap menuduh mereka melanggar aturan.

“Pasangan saya keluar dan berkata, mereka minta uang,” ujar AC.

Saat menjalani pemeriksaan, AC mengaku mendapat tekanan dari petugas. Ia bahkan mengklaim ponselnya sempat disita dan dirinya diteriaki.

“Para petugas berteriak, menyita ponsel saya, mengintimidasi, dan menuntut denda sebesar SGD 100 per orang,” katanya.

AC menyebut mereka dihadapkan pada dua pilihan, yakni membayar sejumlah uang tersebut atau ditahan semalaman dan dipulangkan ke Singapura keesokan harinya.

Tidak hanya satu kasus, keluhan serupa juga dilaporkan oleh dua kelompok wisatawan lainnya pada tahun 2015 silam.

Mereka mengaku diminta membayar hingga SDG 250 agar bisa melewati pemeriksaan Imigrasi. Para wisatawan tersebut disebut dibawa ke ruangan terpisah dengan berbagai alasan, mulai dari persoalan visa hingga tuduhan tidak sopan.