Ridwan Kamil dan Atalia Masih Bisa Berdamai Meski Sidang Perceraian Sudah Digelar

Liputan6.com, Jakarta - Sidang perkara gugatan perceraian Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil akan dilanjutkan pada Rabu, 21 Januari 2026 mendatang. Kedua belah pihak juga ada kemungkinan akan menghadiri sidang dengan agenda mediasi di Kantor Pengadilan Agama Bandung.

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Wenda Aluwi mengatakan, untuk agenda hari ini adalah memeriksa kelengkapan dokumen dari pengacara penggugat dan tergugat. Selain itu, pihak pengadilan dan kuasa hukum juga membahas mengenai jadwal sidang lanjutan berikutnya.

"(Untuk) sidang perdana tadi seperti biasa kita periksa kelengkapan dokumen, kuasa-kuasanya juga dicek apakah benar ini advokat atau bukan, berasal dari organisasi mana. Lalu setelah sidang, kita diarahkan ke ruang mediasi bertemu dengan mediator, dan kita akan set up the date (lihat waktunya) untuk kapan akan melaksanakan mediasi," kata Wenda di Pengadilan Agama Bandung, Rabu (17/12/2026).

Menurut Wenda, masih ada kemungkinan untuk Atalia Praratya dan Ridwan Kamil berdamai dalam proses mediasi. Wenda mengatakan, tahapan mediasi nanti dapat menjadi jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

"Karena masih ada kemungkinan itu, karena ini adalah sidang untuk masalah keluarga, perceraian, misalnya besok akan diputus oleh pengadilan, tetapi juga dicabut oleh penggugat, itu berhenti. Memang begitu hukum acaranya. Jadi bisa setiap saat. Kita doakan saja yang terbaik untuk para pihak (Atalia dan Ridwan Kamil)," jelas dia.

Sementara itu, kuasa hukum Atalia Praratya, Debi Agusfriansa mengatakan, sidang selanjutnya dengan agenda mediasi bukan tidak mungkin dihadiri oleh prinsipal, yaitu kliennya. Namun dia belum mengetahui secara pasti mengenai jadwal sidang selanjutnya karena perlu kesepakatan antara kedua belah pihak.

"Nanti disepakati dulu bersama, karena harus mencocokkan waktu juga sama prinsipal. Iya, prinsipal akan hadir di mediasi. Kalau alasan kita tidak bisa menjawab karena itu sudah menjadi materi gugatan dan sebagaimana diatur dalam undang-undang, itu tidak bisa dipublis," kata Debi.