Tragedi Kematian Ibu Hamil di Papua, Ditolak RS dan Lemahnya Sistem Kesehatan

Liputan6.com, Papua - Irene Sokoy membuka tabir betapa buruknya pelayanan bagi ibu hamil di negeri ini, terlebih bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan. Warga Kampung Hobong, Sentani, Jayapura, Papua, itu meninggal dunia bersama janin enam bulan yang ada dalam kandungannya. Persoalannya klasik: dia telat mendapat pertolongan. 

Cerita pilu Irene diungkap kakak iparnya, Ivon Kabey. Ivon menduga kuat penyebab kematian adiknya karena keterlambatan pelayanan serta penolakan rujukan di beberapa rumah sakit di Kota Jayapura.

"Awalnya kami tiba di RSUD Yowari pukul 15.00 WIT dengan status pasien pembukaan enam dan ketuban pecah, tetapi proses persalinan tidak kunjung ditangani karena dugaan bayi berukuran besar, yakni empat kilogram," katanya, Sabtu (22/11/2025).

Keluarga kemudian meminta percepatan rujukan karena kondisi Irene Sokoy semakin gelisah. Tetapi surat rujukan baru selesai mendekati tengah malam, diikuti keterlambatan ambulans yang baru tiba pukul 01.22 WIT. Dalam proses rujukan ternyata tak semulus yang mereka kira. Irene dan bayi dikandungannya mendatangi tiga rumah sakit tapi tak juga mendapat penanganan hingga akhirnya meninggal dunia di perjalanan.

"Rujukan ke RS Dian Harapan dan RS Abe menolak karena ruangan penuh serta renovasi fasilitas, lanjut kami ke RS Bayangkara pasien tidak diterima tanpa uang muka Rp4 juta, saat akan ke RS Dok II Iren meninggal di perjalanan pukul 05.00," ujarnya.

Dia menyesalkan peristiwa ini. Adiknya harus meninggal dunia bersama bayi yang dikandung karena penanganan rumah sakit yang tidak cepat.

"Sejak awal adik ipar saya tidak ditangani dengan baik, kami ke beberapa rumah sakit dan terus ditolak, sampai akhirnya adik saya meninggal dalam perjalanan bersama bayi yang dikandung," katanya.

Penjelasan RSUD YowariDirektur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, drg Maryen Braweri, buka suara setelah kematian Irene ramai diperbincangkan.

Menurutnya, rumah sakit sudah memberikan penanganan pasien sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

"Kami menangani pasien berdasarkan koordinasi perawat dengan dokter spesialis kandungan yang bertugas saat itu melalui sambungan telepon karena sedang tidak berada di Papua," ujarnya.

Dia menambahkan, sebenarnya ada dua dokter spesialis kandungan di rumah sakit mereka. Hanya saja, satu orang sedang pendidikan.

"Kami memang memiliki dua dokter spesialis kandungan, tetapi salah satunya sedang pendidikan, sehingga saat ini hanya satu dokter yang menangani pelayanan kehamilan di RSUD Yowari," katanya.

Pihak rumah sakit meminta maaf kepada keluarga korban atas apa yang sudah terjadi. Mengingat kekurangan sumber daya di RSUD Yowari tidak bisa dihindarkan.

"Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhumah, yang mana atas kekurangan sumber daya manusia di RSUD Yowari mengakibatkan Ibu Irene Sokoy meninggal dunia," ujarnya lagi.

Koordinasi dengan Dinkes Audit Penyebab Kematian

Pascakejadian itu, pihak RSUD Yowari mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan tim akan melakukan investigasi terhadap kasus ini. Audit tersebut sebagai langkah resmi pemerintah daerah untuk memastikan seluruh prosedur pelayanan dijalankan sesuai standar.

"Audit ini untuk memastikan seluruh prosedur pelayanan dijalankan sesuai standar dan mengklarifikasi rangkaian kejadian yang dialami pasien sebelum meninggal," katanya setelah Zoom Meeting bersama Dinkes Provinsi Papua.

Hasil audit akan diumumkan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua setelah seluruh pemeriksaan medis, analisis layanan, dan klarifikasi tenaga kesehatan selesai.

"Ini saja yang dapat saya sampaikan, selanjutnya untuk hasil audit kita menunggu pengumuman langsung dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang melakukan audit," ujarnya.

Terkait kurangnya jumlah dokter spesialis kandungan, pihaknya mengaku sudah mengusulkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura serta Bupati Jayapura Yunus Wonda.

"Seiring dengan kejadian tersebut, kami juga berupaya memperkuat layanan kesehatan dengan menambah tenaga dokter spesialis," katanya lagi.

Penjelasan WabupTerpisah, Wakil Bupati (Wabup) Jayapura Haris Richard Yocku meminta masyarakat memahami persoalan nyata di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari pascakejadian memilukan Irene.

Menurutnya, peristiwa tersebut tidak bisa hanya dilihat dari dampak akhir, tetapi harus dipahami akar persoalannya. Termasuk berbagai kendala non-medis di fasilitas kesehatan.

"Beberapa hari lalu terjadi pemalangan air bersih di RSUD Yowari, kami sudah turun bersama DPRK dan polres, dan baru saja dibuka," katanya.

Dia menjelaskan pemalangan air bersih di RSUD Yowari berdampak pada kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Musibah meninggalnya ibu dan bayi itu, katanya, tidak semata-mata karena kelalaian tenaga medis. Tetapi juga karena pasien datang dalam kondisi genting.

"Perlu saya sampaikan, kita sebagai masyarakat hanya melihat dampaknya saja tetapi tidak melihat persoalan yang terjadi di rumah sakit," ujarnya.

Dia menjelaskan tenaga kesehatan, baik perawat, dokter, maupun paramedis, telah berupaya maksimal menjalankan tugas mereka. Tetapi tidak semua kondisi dapat diprediksi ketika pasien datang dalam keadaan kritis.

"Kita tidak bisa menahan kematian, kita tidak bisa tahu kegagalan apa yang mungkin terjadi. Tugas kita yakni memberi kesempatan bagi petugas untuk bekerja," katanya.

terkait kabar ibu hamil meninggal itu, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin sudah mengirimkan tim ke Papua terkait kasus dugaan penolakan layanan rumah sakit yang menyebabkan Irene Sokoy dan bayinya meninggal dunia. Tim tersebut sudah tiba di Papua.

"Sekarang kita sudah kirim tim, sudah sampai di sana untuk menganalisa masalahnya di mana," kata Budi usai membuka The 1st National Forum of The Indonesian Health Council di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Tim yang dikirim oleh Kemenkes akan melakukan investigasi bersama Dinas Kesehatan setempat. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, akan dikenakan sanksi tegas bagi rumah sakit yang diduga menolak pasien.

Tidak hanya itu, Budi juga memastikan sudah berbicara dengan Gubernur Papua Mathius Fakhiri terkait dengan kasus tersebut.

Perbaiki Tata Kelola RSBudi menyebut Kemenkes menyambut baik keinginan Pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan perbaikan di rumah sakit yang berada di bawah pemerintah daerah. Termasuk tata kelola di rumah sakit.

"Kita kirim tim dari Rumah Sakit Sardjito untuk bisa memperbaiki tata kelola RSUD-RSUD di Papua," tuturnya, dilansir Antara.

Dengan perbaikan itu diharapkan tidak akan lagi terulang kejadian seperti kasus Irene Sokoy.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, untuk melakukan audit terhadap rumah sakit di Provinsi Papua, guna menanggapi kasus Irene Sokoy.

Usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo, Mendagri Tito Karnavian melaporkan bahwa pihaknya sudah meminta Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, untuk mengunjungi rumah korban, sekaligus memberi bantuan.

"Perintah Beliau untuk segera lakukan perbaikan audit. Melakukan audit internal masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di Dinas Kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten dan yang (rumah sakit) swasta," kata Tito saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11/2025).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama tim dari Kemendagri pun sudah berada di Jayapura untuk segera melakukan audit rumah sakit.

Tito menjelaskan bahwa audit yang dilakukan dari Kemendagri akan mencakup tentang aturan yang ada, termasuk peraturan kepala daerah.

"Peraturan Bupati itu kan melibatkan Rumah Sakit Kabupaten Jayapura, kemudian juga aturan dari Peraturan Gubernur karena yang terakhir kan di rumah sakit umum provinsi namanya RSUD," katanya.

Pakar kesehatan Dicky Budiman menilai kasus ibu hamil yang meninggal di Papua, Irene Sokoy, serta janin dalam kandungannya dinilai sebagai contoh klasik three delays. Dalam dunia medis, ini dikenal sebagai tiga jenis keterlambatan yang menyebabkan kematian maternal di negara berkembang.

“Ini adalah contoh klasik yang dalam ilmu kesehatan ibu dan anak kita sebut sebagai three delays atau tiga jenis keterlambatan yang menyebabkan kematian maternal di negara berkembang. Terlambat ditolong, terlambat sampai ke fasilitas kesehatan, dan terlambat mendapat pelayanan yang tepat meski sudah berada di faskes, luar biasa ini sangat miris,” kata pakar kesehatan Dicky Budiman melalui pesan suara, Senin (24/11/2025).

Irene, ibu hamil enam bulan yang meninggal dunia diduga akibat penanganan yang telat setelah ditolak oleh beberapa rumah sakit. Janin yang ada dalam kandungannya pun tak dapat diselamatkan. Dicky menilai, kisah tragis Irene Sokoy di Papua adalah peristiwa yang tidak boleh terjadi di sistem kesehatan mana pun.

Dalam berbagai studi, sambung Dicky, pola kasus kematian ibu dan anak seperti ini termasuk dalam kasus preventable maternal death atau kematian yang secara teori bisa dicegah jika sistem kesehatan bekerja sebagaimana mestinya.

“Jadi sistemnya enggak jalan nih,” katanya.

Dokter yang sejak 2004 aktif masuk ke wilayah Papua untuk melakukan penguatan pembangunan kesehatan juga menerangkan, dari sisi hukum dan etik, rumah sakit tidak boleh menolak dan menunda layanan gawat darurat.

“Dari sisi hukum dan etik, tidak boleh ada penolakan dan penundaan layanan gawat darurat hanya karena uang muka atau kelas BPJS Kesehatan. Ini secara regulasi di Indonesia, aturannya sudah sangat jelas dan tegas, ada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.”

“Dan, bahkan dalam keadaan gawat darurat, fasilitas kesehatan tuh dilarang menolak pasien dan meminta uang muka, ada Permenkes soal standar IGD (instalasi gawat darurat),” ucapnya.