BSKDN Kemendagri Tekankan Prinsip One Agency One Innovation untuk Efisiensi Layanan Publik

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Noudy R.P. Tendean mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk memperkuat tata kelola inovasi daerah dan memperluas penerapannya ke berbagai sektor pelayanan publik.

Hal itu disampaikan Noudy saat membuka Workshop Penguatan Tata Kelola Inovasi Daerah untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar di Provinsi Kaltara, yang digelar secara daring dari Ruang Video Conference BSKDN pada Senin (10/11/2025).

"Urusan kesehatan dan pendidikan masih menjadi yang paling banyak mendominasi perkembangan inovasi di Provinsi Kalimantan Utara. Ini merupakan hal baik, tetapi ke depan perlu diperluas ke berbagai sektor lainnya secara berimbang,” ujar Noudy.

Noudy menyoroti masih timpangnya persebaran inovasi daerah di Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan BSKDN, sebagian besar inovasi masih terpusat di Pulau Jawa dan Sumatra, sementara wilayah timur, termasuk Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua menghadapi tantangan dalam pengembangannya.

“Kondisi ini memberikan sinyal bagi kita semua, terutama di wilayah timur Indonesia, untuk lebih menggerakkan inovasi agar ke depan bisa menunjukkan perkembangan yang signifikan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Noudy juga menyoroti capaian sejumlah daerah di Kaltara, termasuk Kabupaten Nunukan yang memperoleh skor Indeks Inovasi Daerah 29,28, dan masih tergolong kurang inovatif.

“Khusus Kabupaten Nunukan, dengan skor indeks yang tergolong kurang inovatif perlu terus meningkatkan kapasitas dan komitmennya, salah satunya melalui kolaborasi antar daerah yang juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Noudy menjelaskan bahwa peningkatan tata kelola inovasi tidak hanya bergantung pada penciptaan inovasi baru, tetapi juga pada kemampuan mereplikasi inovasi yang terbukti berhasil di daerah lain. Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip “one agency, one innovation”, agar setiap perangkat daerah berperan aktif dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

“Inovasi daerah harus terus didorong untuk menjadi lebih efisien dan efektif dari hulu ke hilir, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.

Noudy menegaskan bahwa keberhasilan inovasi daerah tidak diukur dari banyaknya jumlah inovasi yang dihasilkan, melainkan dari dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian lokal.

“Sejauh mana inovasi kita ini dapat diadopsi, direplikasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bukan tentang kuantitas inovasi semata, tetapi kualitas yang memberi nilai tambah,” pungkasnya.