Demo Buruh di Gedung Sate Bandung, Massa Aksi Sampaikan 6 Tuntutan

Liputan6.com, Bandung - Ratusan buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, hari ini, Kamis (28/8/2025). Mereka tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Jawa Barat (KSPI) dan KSPBB Partai Buruh, menyampaikan sebanyak enam tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ketua KSPI Jawa Barat, Dadan Sugiana mengatakan, enam tuntutan yang disampaikan antara lain, penghapusan sistem outsourcing dan penolakan upah murah sebagaimana janji Presiden Prabowo. Kedua, buruh meminta kenaikan UMK Jawa Barat di kisaran 8,5 persen hingga 10,5 persen.

Ketiga, agar pemerintah segera menerbitkan Undang-undang Ketenagakerjaan baru tanpa sisipan Omnibus Law, sesuai amanah Mahkamah Konstitusi. Keempat, buruh meminta kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta, dari yang saat ini hanya sekitar Rp4,9 juta.

"Dengan kenaikan PTKP, buruh bisa punya saving untuk kebutuhan lain. Selama ini PTKP terlalu kecil dibandingkan kebutuhan hidup yang terus naik,” kata Dadan di sela-sela aksi.

Kelima, kata dia, KSPI menyoroti RUU Perampasan Aset yang hingga kini belum jelas kapan akan disahkan. Sementara tuntutan keenam, revisi terhadap Undang-Undang Pemilu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam aksi tersebut, kata Dadan, masalah pajak menjadi salah satu isu krusial pada saat ini. Para buruh menilai beban pajak, mulai dari PPh 21, pesangon, hingga Jaminan Hari Tua (JHT), terlalu memberatkan.

"Bayangkan, JHT yang ditabung buruh puluhan tahun masih dipotong pajak. Kalau lebih dari Rp50 juta kena 5 persen, kalau Rp100 juta tambah 5 persen lagi. Begitu juga pesangon, bisa sampai 15 persen. Ini sangat memberatkan pekerja," kata Dadan.

Di samping itu, dia juga menyoroti adanya diskriminasi pajak terhadap buruh perempuan. Menurutnya, buruh perempuan yang menikah tetap dianggap single dalam perhitungan PTKP sehingga pajak yang ditanggung lebih besar dibanding laki-laki.

Dia mengatakan, KSPI juga menyinggung soal kontroversi kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Meski agenda aksi telah direncanakan sebelum isu tersebut mencuat, Dadan menyebut hal itu menjadi bagian dari suara kekecewaan buruh.

Data Litbang Partai Buruh mencatat sedikitnya 79 ribu buruh telah terkena PHK dari kalangan yang berserikat. Angka tersebut belum dengan termasuk pekerja non-anggota serikat.

"Di tengah penderitaan rakyat dengan banyaknya PHK, DPR justru membicarakan kenaikan tunjangan. Partai Buruh menolak keras, ini sangat ironis," ucap Dadan.