Anggaran Danais Berkurang, Yogyakarta Hentikan Proyek Prioritas

Liputan6.com, Yogyakarta Berkurangnya alokasi Dana Keistimewaan (Danais) yang diterima, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan menghentikan beberapa proyek besar strategis yang dijadwalkan dimulai tahun ini. Sejak awal tahun sampai anggaran perubahan, total penurunan Danais mencapai 30 persen dari total yang diterima pada 2024 yaitu Rp1,42 triliun.

Paniradya Pati Paniradya Keistimewaan DIY Aris Eko Nugroho menyebut sejak digulirkan pertama kali pada 2013, baru pertama kali ini Danais yang diterima mengalami penurunan karena kebijakan efisiensi Presiden Prabowo Subianto. “Besaran Danais ini merupakan hasil akhir dari berbagai program yang diajukan daerah dan disetujui pemerintah. Awal tahun ini, kita telah mendapatkan potongan sebesar Rp220 miliar dan perubahan ini kita juga mendapatkan penurunan sebesar Rp200 miliar. Jadi total Danais yang kita terima Rp1 triliun,” paparnya.

Melalui perhitungan yang sudah dimaksimalkan, Aris mengaku untuk mengurusi empat bidang Keistimewaan, pihaknya telah melakukan penyesuaian dengan angka terbaru. Bidang Kelembagaan dari sebelumnya Rp95,7 miliar menjadi Rp88,7 miliar. Kemudian bidang kebudayaan dari sebelumnya dianggarkan Rp760 miliar menjadi Rp624 miliar, bidang tata ruang dari awal yang direncanakan sebesar Rp285 miliar diubah Rp234 miliar. Terakhir bidang pertanahan, dari sebelumnya Rp58 miliar menjadi Rp52 miliar.

Karena penurunan alokasi anggaran dari pemerintah pusat inilah, Aris menyatakan Pemda secara otomatis melakukan perencanaan ulang dan memastikan beberapa proyek yang dinilai strategis urung dilaksanakan. Salah satunya adalah pembuatan tempat pengelolaan sampah yang diperuntukkan bagi sampah-sampah Kota Yogyakarta yang rencana akan dibangun di Desa Banyuroto, Kecamatan Nanggulan, Kulon Progo senilai Rp18 miliar. “Kita juga berencana mengubah lanskap alun-alun Wates, Kulon Progo untuk semakin menjadi daya tarik dan mampu menambah masa inap wisatawan sehubungan keberadaan bandara YIA dengan anggaran Rp18 miliar,” lanjut Aris.

Beberapa proyek lainnya yang dihentikan yaitu pengadaan becak tenaga alternatif senilai Rp2,5 miliar, perjalanan kontigen kebudayaan baik ke luar maupun dalam negeri sebesar Rp21 miliar, serta pengurangan Bantuan Khusus Kelurahan (BKK) berupa proyek padat karya yang totalnya berkurang Rp22 miliar. Meskipun menjadi kewenangan pemerintah, Aris berharap sama seperti APBD dana hasil efisiensi bisa dikembalikan dalam bentuk lain ke masyarakat. Demikian juga dengan Danais.

Menyingkapi kondisi, anggota Komisi A DPRD DIY Stevanus Christian Handoko mengaku prihatin dengan adanya pemotongan Danais oleh pemerintah pusat yang terjadi dua kali dalam rentang tahun yang sama. “Saya melihat dihentikannya proyek pembuatan tempat pengelolaan sampah di Kulon Progo adalah solusi persampahan di Kota Yogyakarta. Jika Danais tidak ada anggaran, saya berharap ada anggaran khusus agar persoalan sampah bisa diselesaikan,” tegasnya.

Stevanus sebenarnya sangat berharap, untuk Danais ini pemerintah seharusnya tidak melakukan pemotongan melainkan terus menambah anggarannya. Dirinya membayangkan bagaimana Danais senilai Rp10 triliun itu masih belum sebanding dengan pengorbanan rakyat Yogyakarta di masa revolusi.