Kemiskinan dan Sistem, Dua Sekat Anak DIY ke Perguruan Tinggi

Liputan6.com, Gunungkidul - Yogyakarta selama ini dikenal luas sebagai Kota Pendidikan. Deretan kampus ternama berdiri megah di sudut-sudut kota, menjadi magnet bagi ribuan mahasiswa dari seluruh penjuru Nusantara. Mereka datang membawa mimpi dan harapan akan masa depan yang lebih baik melalui kuliah.

Namun di balik gemerlap citra akademik itu, ada kenyataan pahit yang mulai menganga. Semakin sedikit anak muda asli Yogyakarta yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Mereka justru tersingkir secara diam-diam dari ruang-ruang kelas, bahkan di kampung halamannya sendiri.

Fenomena ini bukan sekadar cerita bisik-bisik. Ketua Bapemperda Gunungkidul, Ery Agustin S, S.E., M.M, menyuarakan kegelisahan yang telah lama dirasakan warga. Dalam sebuah forum publik baru-baru ini, ia menyebut kondisi pendidikan di DIY, terutama Gunungkidul, sudah berada dalam titik rawan.

“Banyak anak muda di DIY, terutama yang baru lulus sekolah menengah, tidak melanjutkan kuliah. Salah satu penyebab utamanya adalah kemiskinan,” ujarnya tegas.

Pernyataan Ery bukan tanpa dasar. Data yang ia kutip data BPS menunjukkan bahwa 22,27 persen warga DIY hanya tamat SD, 39 persen berhenti di jenjang sekolah menengah, dan sisanya bahkan putus sekolah di tengah jalan.

“Yang lebih mencengangkan, angka partisipasi kuliah anak-anak asli DIY hanya sekitar 15 persen, sangat timpang jika dibandingkan dengan citra Yogyakarta sebagai kota intelektual,” ulasnya.

"Apakah ini karena mereka memang tidak mau kuliah? Atau karena keadaan yang memaksa mereka berhenti?" tanya Ery.

Pemerintah daerah sebenarnya pernah mencoba menjawab lewat Program Kuliah Istimewa yang dijalankan Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY. Namun menurut Ery, program itu masih jauh dari ideal.

“kuotanya terbatas, hanya mencakup jenjang D4, dan hanya berlaku di beberapa universitas tertentu. Kenapa tidak dibuat lebih luas? Harusnya bisa untuk S1, dan bisa di semua kampus di DIY,” kritiknya.

Ia menambahkan, pendekatan kebijakan seperti ini justru berpotensi menyandera anak muda dalam pilihan yang sempit. Anak-anak yang sebenarnya memiliki potensi besar akhirnya dipaksa kuliah di kampus yang bukan minat mereka, hanya karena itulah satu-satunya akses beasiswa yang tersedia.

“Jangan sampai karena program kuliah gratis hanya di kampus tertentu, anak-anak kita jadi kuliah karena terpaksa, bukan karena sesuai pilihan mereka,” ungkapnya.

Lebih jauh, Ery menyoroti sistem distribusi beasiswa yang tidak berpihak pada kondisi riil masyarakat. Ia mengkritisi kebijakan yang hanya mengarahkan bantuan kepada warga di zona “kantong kemiskinan” berdasarkan peta administratif.

“Padahal, banyak warga miskin tinggal di luar zona itu. Jangan sampai Beasiswa Istimewa justru menyandera warga miskin, karena penyalurannya hanya berdasarkan data wilayah, bukan realitas ekonomi warga,” tegasnya.

Simak Video Pilihan Ini:

Bagi Ery, pendidikan tak bisa ditangani setengah hati. Ia menyerukan perlunya regulasi dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada masyarakat, bukan sekadar simbol komitmen pemerintah. Pemerintah harus berani melakukan litigasi social, jika pendidikan ingin jadi program utama DIY,

“Kenapa anak-anak Yogyakarta hari ini tidak suka kuliah? Karena apa? Ini harus dijawab dengan serius,” tandasnya.

Litigasi sosial yang dimaksud, bukan dalam konteks hukum semata, tetapi upaya sistematis untuk menggugat kebijakan yang tidak adil, menata ulang prioritas anggaran, dan menghapus diskriminasi akses pendidikan berbasis wilayah administratif.

Menurutnya, jika DIY ingin tetap layak menyandang predikat Kota Pendidikan, maka keberpihakan dalam regulasi dan kebijakan pendidikan harus nyata, terukur, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat paling rentan.

“Jangan hanya bangga pada reputasi kampus-kampus megah. Lihatlah anak-anak muda di pelosok Gunungkidul yang bahkan tak mampu membayar ongkos pendaftaran kuliah. Di sanalah seharusnya negara hadir,” pungkasnya.