Pemkot Bandung Tegaskan Tidak Akan Bongkar Teras Cihampelas

Liputan6.com, Bandung - Pemerintah Kota Bandung menegaskan tidak akan membongkar Teras Cihampelas. Langkah tersebut diklaim merupakan hasil kajian hukum, teknis, serta pertimbangan kemanfaatan aset publik.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, berjanji bakal merenovasi dan merawat secara berkelanjutan kawasan tersebut. Dia mengakui, wacana pembongkaran Teras Cihampelas memang sempat mencuat sejak dirinya dilantik. 

“Wacana pembongkaran memang ada sejak saya dilantik. Tapi saya tidak bisa asal putuskan. Harus dikaji secara hukum, manfaat, dan kerugiannya. Setelah dilakukan appraisal, nilai Teras Cihampelas saat ini mencapai Rp80 miliar,” jelas Farhan lewat keterangan pers di Bandung, 8 Juli 2025.

Appraisal bertujuan untuk mengukur sejauh mana kerugian yang dialami, yang kemudian digunakan untuk menentukan kompensasi atau ganti rugi yang sesuai, salah satunya pada aset pemerintah. 

Menurut Farhan, karena nilai aset lebih dari Rp5 miliar dan masih berfungsi, maka pembongkaran tidak direkomendasikan dari sisi hukum dan tata kelola pemerintahan.

“Kalau aset milik daerah di atas Rp5 miliar dan masih punya fungsi, sebaiknya tidak dibongkar. Proses hukum dan politiknya panjang, dan risikonya besar,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan, jika proses pembongkaran dilakukan, setidaknya akan memakan waktu hingga 6 bulan. Sementara selama masa itu, tidak ada perawatan yang bisa dilakukan, dan aset justru akan semakin terbengkalai.

“Kalau dibongkar, selama enam bulan proses itu berjalan, tidak bisa dilakukan perawatan. Dan risikonya, malah bisa melanggar hukum,” ujar Farhan.

Dengan keputusan tidak dibongkar, Pemkot Bandung akan fokus pada perawatan rutin dan pemanfaatan yang lebih baik. 

Mulai tahun ini dan seterusnya, akan selalu disiapkan anggaran khusus untuk menjaga Teras Cihampelas tetap aman, terang, dan nyaman untuk masyarakat. 

“Saya pastikan, setiap tahun akan ada anggaran untuk perawatan, keamanan, dan penerangan Teras Cihampelas. Supaya tempat ini tetap bermanfaat bagi warga dan wisatawan,” katanya.

Farhan juga menyampaikan, perawatan ini akan dilakukan lintas dinas, tidak hanya satu pihak saja. Beberapa dinas yang akan terlibat antara lain DSDABM, Dishub, Dinas Koperasi dan UKM, Satpol PP, Disbudpar, DPKP, dan Dinsos. Selain itu, dua kecamatan dan dua kelurahan di sekitar lokasi juga akan dilibatkan secara aktif.

“Perawatan bukan hanya dari dinas, tapi juga kolaborasi dengan kecamatan dan kelurahan. Ini aset milik bersama, harus dijaga bersama,” tandasnya.

Dengan renovasi dan perawatan ini, harapannya Teras Cihampelas bisa kembali menjadi ruang publik yang representatif, aman, dan nyaman untuk seluruh masyarakat Kota Bandung dan pengunjung dari luar daerah.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan wacana pembongkaran Teras Cihampelas di Kota Bandung hanya sebatas usulan darinya. Adapun realisasi dari wacana itu, menurut Dedi, merupakan kewenangan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

"Tapi itu kan terserah pak wali kota, kalau saya kan memberikan saran saja gitu," ucap Dedi di Bandung, dikutip pada Senin, 7 Juli 2025.

Meski demikian, Dedi menilai pembangunan di Jawa Barat kerap kali tak diiringi dengan komitmen untuk pemeliharannya. Alhasil, fasilitas yang tersedia tak jarang berakhir terbengkalai.

"Kalau pun ditata ulang, itu pasti peristiwanya sama lagi deh. Kapan sih kita konsisten ngejagain tuh? Kan enggak pernah," pungkasnya.

Menurut Dedi, kehadiran skywalk yang dibangun saat masa kepemimpinan Ridwan Kamil tersebut juga menyebabkan badan jalan menjadi menyempit.

"Dari sisi aspek jalan, itu kan jalannya jadi menyempit, kemudian pohon-pohonnya jadi tidak terlihat," imbuhnya.

Maka dari itu, Dedi menjelaskan bahwa usulannya untuk membongkar Teras Cihampelas diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan kawasan tersebut sebagai ikon wisata belanja Kota Bandung.

"Bahkan kalau menurut saya, kalau itu dibongkar, itu bisa dikembalikan ke Cihampelas lama dengan mengembangkan kembali outlet yang menjadi ciri khasnya Cihampelas gitu," katanya.

Sementara terkait anggaran yang dibutuhkan, Dedi memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan memberikan dukungan.

"Kalau diminta (anggaran), kita akan bantu. Kita selalu mendukung di berbagai kabupaten di Jawa Barat yang hari ini memerlukan bantuan provinsi, kita turun secara teknis loh," tutur dia.