Mutakhirkan Data Peserta, Pemkot Klaim Siap Dorong Percepatan Program Tapera di Bandung

Liputan6.com, Bandung - Pemerintah Kota Bandung diklaim akan membantu proses pemutakhiran data peserta serta mendorong percepatan akses pembiayaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Kami minta agar BKPSDM, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung dapat intens melakukan sosialisasi. Terutama untuk ASN dan pekerja yang belum memiliki rumah agar bisa segera mengakses program Tapera ini,” kata Asisten Administrasi Umum Kota Bandung, Tono Rusdiantono, dalam siaran pers, (3/7/2025).

Tono menyambut baik pelaksanaan kegiatan sosialisasi Program Tapera, sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja terkait mekanisme, syarat, prosedur, serta manfaat program Tapera.

Ia menuturkan, hal tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah memfasilitasi akses perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

“Program ini hadir untuk membantu ASN dan pekerja memiliki rumah pertama mereka, dengan skema yang terjangkau dan berkelanjutan,” ujar Tono.

Sementara itu, Asisten Manajer Pembiayaan Program BP Tapera, Berdi Dwijayanto, turut menyampaikan informasi teknis mengenai manfaat program ini.

“Melalui program FLPP, bunga KPR hanya 5% tetap hingga lunas dengan tenor hingga 20 tahun. Cicilannya sekitar Rp1 jutaan per bulan. Uang muka mulai dari 1% dari harga rumah atau sekitar Rp1,6 juta untuk rumah subsidi di Jawa Barat senilai Rp166 juta. Ditambah bantuan subsidi uang muka dari pemerintah sebesar Rp4 juta,” ungkapnya.

Berdi juga menjelaskan bahwa luas tanah yang dapat diajukan minimal 60 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi dengan luas bangunan antara 21–36 meter persegi.

Untuk penghasilan, batas maksimal di wilayah Jawa bagi pemohon yang belum menikah adalah Rp8,5 juta dan yang sudah menikah Rp10 juta per bulan.

Syarat lainnya termasuk Warga Negara Indonesia (WNI), Tercatat sebagai penduduk di daerah, Belum memiliki rumah, Belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah dan Memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap.

“Bahkan pegawai honorer dengan masa kerja dua tahun sudah bisa mengajukan lewat Bank BJB,” tambahnya.

Selain itu, peserta Tapera juga akan mendapatkan perlindungan berupa asuransi jiwa (gratis jika peserta wafat), serta asuransi kebakaran dan kredit.

Pemkot Bandung optimis, program Tapera akan menjadi solusi konkret dalam mewujudkan impian masyarakat, terutama ASN dan pekerja, untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

Program Tapera diluncurkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera. Tujuannya adalah menghimpun dana jangka panjang yang murah dan berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta Tapera.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meminta Kota Bandung turut serta dalam program rumah bersubsidi. Dia mengklaim, dapat mengalokasi pembangunan rumah bersubsidi sebanyak 3-5 ribu unit.

Pernyataan itu disampaikan Maruarar saat melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung, Selasa, 3 Juni 2025. Meski demikian, jumlah alokasi untuk Kota Bandung tersebut diaku bakal difinalisasi dalam waktu dekat.

“Kalau Kota Bandung mau 3.000, kita kasih 3.000. Kalau mau 5.000, kasih 5.000,” katanya.

Berdasarkan peta jalan dari tim Satgas Perumahan, program rumah bersubsidi ini menargetkan pembangunan 3 juta rumah setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, 1 juta unit diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan, sedangkan 2 juta unit akan dibangun untuk masyarakat di pedesaan.

Dalam kunjungannya itu, Maruarar juga ingin memastikan, kebijakan-kebijakan pemerintah diketahui dan bisa sampai ke masyarakat. Pemerintah di daerah, katanya, harus aktif memberikan sosialisasi program dari pusat termasuk program rumah bersubsidi.

“Kasihan kalau rakyat Bandung belum banyak tahu. Contohnya tadi saya tanya, tahunya di mana? Pas di sini,” kata Maruarar.

“Banyak pegawai yang belum punya rumah,” imbuhnya.

Program ambisius ini merupakan bagian dari implementasi Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan fokus menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat miskin.

Selain untuk menekan angka backlog perumahan yang saat ini mencapai 12,7 juta unit, program ini juga diharapkan menjadi stimulus besar bagi sektor properti dan penciptaan lapangan kerja.