Dedi Mulyadi Minta Maaf kepada Warga Digusur di Bekasi: Belum Bisa Sejahterakan Warga

Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan permintaan maaf kepada warga yang bangunannya digusur di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, beberapa waktu lalu. 

Diketahui, pemerintah daerah menggusur sejumlah bangunan di pinggiran kali itu untuk normalisasi sungai atau pemulihan daerah pengairan.

Dedi Mulyadi sempat datang ke lokasi, berdialog dengan warga yang mengeluhkan penggusuran. Pertemuannya itu disiarkan ulang lewat saluran media miliknya, Sabtu, 21 Juni 2025.

Meski mengaku salah, warga mempertanyakan tujuan penggusuran, serta menyayangkan peringatannya yang dirasa mendadak.

Dedi Mulyadi menegaskan, meski dikeluhkan warga terdampak, pemerintah akan tetap melakukan pembongkaran bangunan di daerah aliran sungai, tak hanya di Bekasi, tapi daerah lainnya di Jawa Barat.

“Urgensinya penertiban, setiap orang tidak boleh tinggal di bantaran sungai yang itu adalah tanah negara,” kata Dedi. “Bukan hanya disini, di Subang dibongkarin, di Kota Bekasi juga dibongkarin, juga di Cianjur”.

Dedi Mulyadi meminta maaf kepada warga yang digusur. Pada dasarnya, kondisi ini dipandangnya bagian dari dampak luas kemiskinan.

“Saya juga salah jadi gubernur belum bisa menyejahterakan warganya. Kalau Bapak kaya, mungkin Bapak gak akan bangun (bangunan) di bantaran sungai,” katanya pada seorang warga.

Simak Video Pilihan Ini:

Camat Tambun Utara, Najmuddin menyampaikan, ada sekitar 60 bangunan yang dibongkar di daerahnya.

“Sepanjang aliran kali, sungai, dan sempadan jalan yang ada bangunannya harus dibersihkan,” katanya diberitakan Liputan6 di Bekasi, 18 Juni 2025.

Ia mengklaim, pembongkaran dilakukan dalam rangka penataan dan normalisasi daerah aliran sungai, “dan untuk penghijauan juga,” katanya.

Dia mengatakan, masyarakat boleh memanfaatkan kawasan tersebut untuk mencari mata pencaharian. Yang tidak boleh itu, katanya, mendirikan bangunan yang permanen.

“Yang tidak boleh itu bangunan permanen, kalau dagang selama bermanfaat untuk masyarakat silakan saja,” katanya. Najmuddin menyampaikan, tidak ada uang ganti untuk warga. “Ini tidak ada kompensasi atau kerohiman apapun,” imbuhnya.

Dedi Mulyadi berpendapat, warga maupun pemerintah kerap tidak menghargai tanah, mengeksploitasinya demi keuntungan sendiri sonder peduli pada peruntukan kawasan secara ekologis.

“Setiap orang pikirannya hanya mengambil keuntungan. Ada sungai pikirannya hanya mengambil keuntungan, bantaran sungai pengen ngambil keuntungan, jalan pengen ngambil keuntungan”.

Saat ini, kata Dedi, tanah tengah bersedih. “Kenapa? Kita seperti memperkosa tanah. Memperlakukan tanah yang kita pijak ini sama dengan kita memperlakukan PSK. Yang penting menghisap, menggunakan, tanpa peduli,” katanya.

Sebelumnya, Dedi mengatakan, pembongkaran bangunan di daerah aliran sungai ialah upaya pemulihan kondisi ekologi, bukan hanya kepentingan perorangan tapi masyarakat banyak termasuk anak-cucu kelak.

“Pembersihan daerah-daerah aliran sungai, membongkar bangunan itu semuanya untuk kepentingan masa depan,” kata dia lewat media sosial, Sabtu, 21 Juni 2025.

Meski Dedi mengaku kesulitan memberikan kompensasi bagi semua warga terdampak penggusuran. Jika jumlah warga masih dalam batas kemampuannya, aku Dedi, ia akan memberikan kompensasi dari saku pribadi.

“Tapi kalau jumlahnya ratusan, saya pasti mencari mitra untuk memberikan bantuan, di antaranya dari Bank Jabar Peduli atau Baznas. Untuk meringankan mereka yang mengalami perubahan pola hidup dari bantaran sungai, biasanya digeser ke tempat-tempat kontrakan,” katanya.

Sebelumnya, Dedi menyebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berencana melaksanakan program penanaman pohon kelapa secara masif di daerah aliran sungai (DAS) di Jabar.

Hal tersebut disampaikannya saat rapat bersama Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, di Jakarta, 17 Juni 2025 lalu.

“Ditanami 1 juta pohon kelapa atau 2 juta (pohon) seluruh daerah aliran sungai,” kata dia.

Dia menjelaskan, rencana ini dilakukan dalam rangka menjaga daerah aliran sungai agar bebas bangunan. Saat ini, Gubernur dengan landihan Bapak Aing itu mengklaim akan gencar membongkar bangunan-bangunan yang berdiri di DAS secara masif. “Saya lagi bongkar semua (bangunan) di daerah aliran sungai,” katanya.

Selain itu, Dedi berharap, penanaman pohon kelapa di DAS ini dapat bernilai ekonomi bagi masyarakat di kemudian hari. “Ini akan menjadi ekosistem ekonomi ke depan,” tandasnya.