Dedi Mulyadi Ingin Tanam 1-2 Juta Pohon Kelapa di Daerah Aliran Sungai Jabar

Liputan6.com, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana melaksanakan program penanaman pohon kelapa secara masif di daerah aliran sungai (DAS) di Jabar.  

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat rapat bersama Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, di Jakarta, 17 Juni 2025 lalu.

“Ditanami 1 juta pohon kelapa atau 2 juta (pohon) seluruh daerah aliran sungai,” kata dia.

Dia menjelaskan, rencana ini akan dilakukan dalam rangka menjaga daerah aliran sungai agar tidak dijadikan tempat mendirikan bangunan.

“Seluruh daerah aliran sungai agar tidak lagi menjadi tempat orang membangun, tanami pohon kelapa, (secara) masif,” tegas Dedi.

Saat ini, Gubernur dengan landihan Bapak Aing itu mengklaim tengah melakukan pembongkaran bangunan-bangunan yang berdiri di DAS secara masif. “Saya lagi bongkar semua (bangunan) di daerah aliran sungai,” katanya.

Selain itu, Dedi berharap, penanaman pohon kelapa di DAS ini dapat bernilai ekonomi bagi masyarakat di kemudian hari. “Ini akan menjadi ekosistem ekonomi ke depan,” tandasnya.

Tanggung Biaya Tanam Teh

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membiayai penanaman teh di kawasan perkebunan. Langkah itu diklaim demi mengembalikan fungsi kawasan.  

“Mengembalikan fungsi kebun teh tetap menjadi kebun teh. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk melakukan penanaman kembali areal-areal perkebunan teh, dengan kerjasama antara pemprov dan PTPN,” kata dia.

Dedi Mulyadi berharap, warga yang sempat kehilangan pekerjaannya sebagai pemetik teh, lantaran alih fungsi kawasan, bisa kembali bekerja.

“Seluruh biaya penanaman sampai teh itu bisa dipetik kembali itu akan dibiayai  oleh pemprov dan berbagai lembaga lainnya yang sangat mencintai areal konservasi di Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Dedi mengaku tidak takut untuk menindak siapapun yang melakukan penyalahgunaan kawasan perkebunan dan hutan.

“Pasti akan saya tertibkan, mau dia rakyat besar, mau dia rakyat kecil, ketika melanggar aturan, bertabrakan dengan undang-undang saya akan bertindak sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang saya miliki,” kata dia.

Simak Video Pilihan Ini:

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta agar Perhutani menghentikan penebangan pohon di Jawa Barat. Harapannya, bisa mencegah bencana akibat menyusutnya kawasan hutan.  

Permintaan itu disampaikannya saat kunjungan kerja di daerah Pasawahan, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Dedi Mulyadi mendapatkan laporan dari warga yang mengeluhkan penebangan pohon sehingga menyebabkan banjir dan longsor. 

“Buat jajaran Perhutani, ya, Provinsi Jawa Barat, mohon hentikan seluruh upaya penebangan di area Perhutani. Karena menimbulkan bencana yang tidak berhenti. Ada longsor, ada banjir,” katanya lewat media sosial, Senin, 16 Juni 2025.

Demi menjaga kelestarian hutan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat diklaim siap membeli setiap pohon yang dijual Perhutani, tapi tidak untuk ditebang.

“Andai katapun pohon itu adalah pohon ekonomi, saya, Pemprov Jabar, bersedia membeli pohon itu tapi tidak ditebang,” katanya dia.

“Yang penting, masyarakat tidak mengalami terus bencana. Hentikan seluruh penebangan karena bencana terus melanda. Gunakanlah perasaan, jangan hanya menggunakan kepentingan ekonomi dan pendapatan,”tegas Dedi Mulyadi.

Dedi juga menaksir, keuntungan dari menjual pohon-pohon itu tidak pernah sebanding dengan kerugian yang harus diterima karena bencana.

“Pendapatan Perhutani dari penebangan pohon tidak sebanding dengan kehancuran dan kerusakan lingkungan. Ini lebih mahal. Longsor lebih mahal, biaya perbaikan jalan, perbaikan rumah, mahal dibanding dengan harga kayu. Hentikan dulu, saya minta kejajaran Perhutani pemangku wilayah hutan Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat,” tandas Dedi Mulyadi.