Pemkot Bandung: Minimal 2.000 Pekerja Terdampak PHK, Khususnya Sektor Pariwisata-Perhotelan

Liputan6.com, Bandung - Jumlah pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK di Kota Bandung disebut bertambah sejak awal tahun ini. Pemerintah kota pun diaku tengah membahas sejumlah program padat karya. 

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan keprihatinannya terhadap meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja di Kota Bandung sejak awal 2025. Terutama PHK bagi para pekerja harian. Salah satu sektor yang banyak melakukan efisiensi, kata Farhan, adalah sektor pariwisata dan perhotelan

“Dari Februari sampai April, terutama selama bulan puasa, banyak hotel yang melakukan efisiensi dan tidak memperpanjang kontrak pekerja harian,” kata Farhan melalui keterangan pers di Bandung, Jumat, 16 Mei 2025. 

Ia memperkirakan ada tambahan 2.000-3.000 orang yang terdampak kebijakan tersebut, khususnya di sektor pariwisata dan perhotelan.

Sebelumnya, mengutip laporan Kota Bandung Dalam Angka yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pada akhir tahun 2023, jumlah pengangguran di Kota Bandung mencapai 116.430 orang atau 8,83 persen dari total penduduk yakni 2.506.603 jiwa.

Sementara, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Kota Bandung per Agustus 2024 tercatat sebesar 7,40%, turun 1,43% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 8,83%. Penurunan ini setara dengan 18.590 orang yang berhasil mendapatkan pekerjaan.

Cari Formula Padat Karya

Farhan mengatakan Pemkot Bandung tengah menyiapkan langkah tanggap untuk membantu korban PHK, terutama pekerja harian tersebut.

Sebagai langkah awal, Farhan akan menggelar rapat khusus bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk membahas skema program padat karya yang bisa langsung menyerap tenaga kerja terdampak. 

“Minimal kita bisa lakukan sesuatu dulu,” katanya.

Farhan menyebut program padat karya merupakan solusi jangka pendek yang dapat memberi harapan bagi warga yang kehilangan mata pencaharian.

Selain itu, Pemkot juga akan memetakan industri-industri lain yang terdampak agar penanganannya lebih merata dan terukur. Ia memastikan, Pemkot Bandung tidak akan tinggal diam menghadapi kondisi ini. 

“Kami akan cari formula terbaik agar warga tetap bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya,” ujarnya. 

Farhan menyebutkan, intervensi pemerintah harus cepat dan tepat sasaran agar tidak muncul persoalan sosial lanjutan.

Menurutnya, kondisi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga dunia usaha. Ia berharap ada kolaborasi antara Pemkot Bandung dan pelaku industri untuk menciptakan solusi bersama.

“Bandung butuh solidaritas ekonomi. Kita harus saling bantu dan ciptakan peluang kerja baru,” tuturnya. 

Menurutnya, penanganan PHK tidak cukup dengan bantuan sementara, tapi juga harus diarahkan pada pelatihan dan pemberdayaan.