Mensos Ungkap Rancangan Mitigasi Potensi Penyimpangan Sekolah Rakyat

Liputan6.com, Malang - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sedang dirancang mitigasi agar tidak ada penyimpangan di Sekolah Rakyat. Baik itu pengelolaan anggaran maupun potensi penyimpangan lainnya.

Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf mengatakan 53 lokasi Sekolah Rakyat di berbagai provinsi siap berdiri pada tahun ajaran 2025/2026. Anggaran besar untuk program ini dan tak dipungkiri ada potensi penyalahgunaan anggaran.

"Sedang dirancang tata kelolanya agar tidak ada penyelewengan anggaran," ucap Gus Ipul saat di Malang, Jumat, 2 Mei 2025.

Karena itu dia belum bisa merinci tata kelola dan sistem pengawasan penggunaan anggaran Sekolah Rakyat tersebut. Selain itu tengah dirancang mitigasi potensi penyimpangan lainnya dalam model sekolah yang direncanakan ada asrama.

"Sekolah berasrama kan kadang ada hal hal yang dikhawatirkan seperti perundungan, pelecehan seksual," ucapnya.

Gus Ipul melanjutkan, sejak awal harus dirumuskan mitigasinya. Misalnya, ada tes ketat rekrutmen tenaga pendidik Sekolah Rakyat baik itu Kepala Sekolah, guru maupun pegawainya. Jika dalam proses rekrutmen ada indikasi keanehan, maka tidak akan lolos.

"Jadi semua yang terlibat harus benar-benar lolos tes ketat," tutur Gus Ipul.

Agar Sekolah Rakyat dapat berjalan optimal, Kemensos tidak hanya berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saja. Tapi juga dengan Pemerintah Provinsi maupun Kota dan Kabupaten.

"Agar saling memperkuat satu dengan lainnya," ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi juga terkait penunjukkan Kepala Sekolah tingkat SMA. Termasuk bersama Wali Kota atau Bupati untuk memperkuat kualifikasi tenaga pendidik Sekolah Rakyat.

Simak Video Pilihan Ini:

Gus Ipul juga memastikan ijazah siswa lulusan Sekolah Rakyat mulai jejang SD, SMP dan SMA akan tetap seperti lulusan sekolah biasa. Sekolah Rakyat mengeluarkan ijazah tiap siswa yang lulus. 

Dia menyebut soal ijazah akan disinergikan dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota atau Kabupaten. Namun dia tak merinci nomor ijazah akan diterbitkan oleh Kemendikdasmen atau Kemensos. 

"Jadi nanti disinergikan dengan Gubernur, kalau SMA tetap dikeluarkan oleh provinsi," kata Gus Ipul.

Dia menambahkan, siswa lulusan Sekolah Rakyat jenjang SD dan SMP juga boleh beralih ke sekolah umum bila menginginkannya. Sedangkan lulusan tingkat SMA pun tetap dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.

"Semua serba bisa, multi entry multi exit. Tapi harapan kami sampai tuntas Sekolah Rakyat," tutur Gus Ipul.