Kejati Riau Usut Korupsi Pengelolaan Aset Daerah di Bengkalis, Kerugian Rp1,3 Triliun

Liputan6.com, Pekanbaru - Jaksa penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mengusut dugaan korupsi pengelolaan aset milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis oleh pihak swasta. Dugaan korupsi terkait operasional pabrik mini kelapa sawit dengan potensi kerugian Rp1,3 triliun.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Riau Zikrullah menjelaskan, kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Jaksa telah mengantongi 2 alat bukti pidana yang berakibat pada kerugian negara.

"Aset daerah ini seharusnya dikuasai pemerintah daerah tapi dikuasai pihak swasta tanpa dasar hukum," kata Zikrullah, Jumat petang, 25 April 2025.

Pabrik itu sebelumnya telah dirampas oleh negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor: 1125/K/Pid.Sus/2014. Putusan itu telah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis pada 2014. 

"Hingga kin aset tersebut tetap dikuasai oleh swasta, diduga menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp1,347 triliun dalam 9 tahun terakhir," kata Zikrullah.

Pengusutan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-04/L.4/Fd.1/04/2025 tertanggal 22 April 2025. Kejati menyatakan penyidikan sebagai komitmen dalam penyelamatan aset negara.

"Penyelamatan aset daerah bukan hanya soal nilai ekonomi, tetapi menyangkut keadilan dan kepastian hukum, kami akan menindak tegas semua pihak yang bermain-main dengan aset negara," ujar Zikrullah.

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menurut Zikrullah, hal ini sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan instruksi Jaksa Agung RI melalui Kepala Kejati Riau Akmal Abbas.

"Saat ini, tim penyidik tengah mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan saksi-saksi untuk proses penetapan tersangka," tegas Zikrullah.

Informasi yang dihimpun, pabrik tersebut awalnya dibangun tahun 2004 melalui dana pinjaman lunak sebesar Rp9,7 miliar dari Pemkab Bengkalis dan dikelola oleh Koperasi Tengganau Mandiri.

Ketua Koperasi saat itu, Farizal, telah divonis bersalah dalam kasus korupsi, dan aset pabrik dirampas untuk negara. Kini, pabrik masih dikelola oleh Koperasi Tengganau Mandiri Lestari.