Gus Yahya Tegaskan PBNU Berada di Belakang Polri, Bertanggung Jawab Menjaga NKRI

Gus Yahya juga mengatakan, sebagai organisasi yang turut dalam mendirikan negeri, NU juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Karena NU ini berada di belakang berdirinya negara ini, NU memiliki tanggung jawab untuk bersama menjaga bangsa dan negara ini," tegasnya.

Agustus lalu, lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei persepsi publik terhadap Polri, pascamencuatnya kasus pembunuhan Brigadir J oleh mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo.

Hasilnya? Ada penurunan kepecayaan masyarakat kepada Polri pasca peristiwa pembunuhan Brigadir J.

Survei Indikator menyebut pada Mei 2022 kepercayaan masyarakat kepada Polri berada pada tingkat 66,7 persen. Namun pada Agustus 2022 atau setelah kasus pembunuhan Brigadir J muncul ke publik, kepercayaan masyarakat kepada Polri menurun menjadi 54,4 persen.

Survei juga mengukur kepercayaan publik pada polisi, dalam penuntasan kasus pembunuhan Brigadir J.

Sebelumnya, dikutip dari NU Online, Jumat, 26 Agustus 2022, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU, Muhammad Najib Azca menilai, kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Ferdy Sambo sebagai Kadiv Propam Polri itu merupakan momentum penting bagi polisi untuk melakukan transformasi secara signifikan. Ia meminta Polri untuk bersih-bersih dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.

"Ini momentum bersih-bersih bagi Polri. Saya kira perlu dilanjutkan dengan langkah-langkah yang signifikan, yang berpotensi untuk mengembalikan kepercayaan (masyarakat) terhadap lembaga Polri yang gara-gara kasus Sambo ini jadi tersungkur," ungkap Azca.

Menurut Azca, kasus polisi tembak polisi ini memunculkan blessing in disguise, terdapat berkah di balik musibah. Di satu sisi, kasus ini sangat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Polri. Tetapi di sisi lain, inilah momentum bagi Polri untuk segera melakukan pembenahan.

"Polisi harus melakukan langkah-langkah yang fundamental untuk melakukan reformasi. Karena bahkan di lembaga yang seharusnya menjadi benteng penjaga bagi etik, bagi profesionalismenya sendiri, justru di situlah terjadi kasus besar yang sangat serius. Akibatnya tentu saja sangat besar bagi postur, citra, dan kepercayaan publik terhadap Polri," ungkap Azca.