Citayam Fashion Week Minggir, Puluhan Guru Honorer Gelar 'Catwalk' Depan Gedung Sate

Aksi catwalk diikuti sekitar 72 guru honorer yang datang dari berbagai kota kabupaten seperti Bandung, Cimahi, Subang, Kuningan, Garut, Tasikmalaya, Bogor, Majalengka, Sukabumi, Bekasi, Ciamis, dan lain-lain. Mereka semua tergabung dalam perkumpulan Guru Lulus Passing Grade (GLPG) P3K. 

Iswadi mengabarkan, ada sekitar 10.397 guru di Jawa Barat yang sudah dinyatakan lulus passing grade P3K. Namun, baru sebanyak 6.425 yang terserap sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran sekolah, sedangkan 3.972 guru lainnya belum mendapatkan kejelasan penempatan.

"Kami guru lulus passing grade P3K Jawa Barat menuntut kepada Pemprov Jawa Barat untuk menempatkan kami, memberikan SK ASN P3K kepada kami," kata Iswadi.

Iswadi mengatakan, tuntutan yang mereka sampaikan sebetulnya dilandaskan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022, bawah guru yang lulus passing grade P3K, baik tes tahap satu atau dua, harus diprioritaskan.

Berdasarkan hasil audiensi, sebagaimana disampaikan Iswadi, Pemprov Jawa Barat beralasan bahwa 3 ribuan guru honorer yang belum terakomodasi itu karena terkendala anggaran.

"Anggaran urusan pemerintah, mau dapat darimana, ya, itu kewajiban mereka. Tak mungkin negara bangkrut gara-gara menggaji guru, ini soal niat pemerintah pusat dan daerah mau mengakomodir kami atau tidak," katanya.

"Ini sudah jadi hak guru, kasihan guru-guru itu sudah lulus tes, sudah dinyatakan berkualitas tapi nasibnya belum jelas," imbuhnya.

Penempatan formasi dan pemberian SK ASN itu dianggap penting untuk kejelasan kerja dan peningkatan kesejahteraan guru. Disampaikan, banyak guru honorer yang sudah berpuluh tahun belum mendapatkan kejelasan status. Di antara yang turut aksi, ada guru honorer yang bekerja selama 30 tahun.

"Menuntut agar nasib guru tidak diombang-ambing, dapat gaji dan tunjangan yang jelas. Sekarang nasib guru honorer tidak jelas. Ini soal kesejahteraan guru. Guru honorer itu belum sejahtera," kata Iswadi.

"Intinya kami ingin semua guru yang lulus tes dapat ditempatkan tahun ini. Jika tidak, Pemprov Jawa Barat harus menjamin setidaknya tahun depan. Jika tidak juga dan terus berlarut-larut, kami tidak akan diam, aksi akan berlanjut sampai pemerintah memberikan kejelasan," Endi turut menambahkan.