Sukses

Pro Kontra PTM 100 Persen Bulan Februari di Kota Gorontalo, Omicron Jadi Perhatian

Liputan6.com, Gorontalo - Pemerintah Kota Gorontalo berencana meberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 untuk semua satuan pendidikan pada awal Februari 2022. Meski begitu, hal tersebut masih menuai pro dan kontra di masyarakat.

Sebagian masyarakat ada yang mendukung PTM untuk segara dilaksanakan, ada juga yang masih ragu dengan PTM tersebut. Sebab, menurut mereka bahwa masuknya Omicron di Indonesia menjadi ancaman baru bagi anak didik.

Salah satu Aktivis Gorontalo, Arlan menilai Pemerintah Kota Gorontalo terburu-buru mengambil kebijakan PTM. Sementara capaian vaksinasi bagi lansia masih sangat rendah.

Dirinya meminta agar pemerintah segera mengevaluasi kembali kebijakan PTM 100 persen yang akan diberlakukan bulan depan. Sebab, pemerintah pusat sudah memprediksi puncak gelombang Omicron akan naik pada Februari nanti.

"Dikhawatiran, naiknya kasus Omicron bakal berdampak bagi sekolah yang menerapkan kebijakan PTM 100 persen. Meskipun saat ini Gorontalo belum ada kasus Omicron," kata Arlan.

”Pemkot harus berani tunda PTM 100 persen,” ungkapnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

 

Saksikan Video Pilihan Ini:

2 dari 2 halaman

Penjelasan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo

Berbeda dengan apa yang dikatakan Elawati Putri, menurutnya PTM 100 persen harus segera dilaksanakan. Mengingat, adik-adik siswa sudah banyak yang jenuh dan mengeluhkan pembelajaran dari dan terbatas.

"Sudah dua tahun mereka jenuh dengan keadaan seperti ini. Mereka butuh suasana baru agar penyerapan ilmu bisa maksaimal," kata ibu rumah tangga yang akrab disapa Ela kepada Liputan6.com.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Lukman Kasim mengatakan, pihaknya berharap meski PTM 100 persen mulai jalan, tetapi tidak sampai lengah terhadap protokol kesehatan.

“Pada dasarnya protokol kesehatan harus tetap dijalankan dan diawasi,” tuturnya.

"Dalam pemberlakuan PTM ini tidak ada unsur paksaan dan jika ada orang tua siswa yang tidak bersedia dengan PTM ini, akan ada layanan tersendiri," Lukman menjelaskan.