Peringatan Tsunami di Gorontalo Utara Berakhir, Warga Kembali ke Rumah

Liputan6.com, Jakarta - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo menyatakan, peringatan tsunami di Kabupaten Gorontalo Utara berakhir setelah otoritas terkait mengakhiri status waspada yang diberlakukan pasca-gempa bumi magnitudo 7,7 di laut Sulawesi, Senin (8/6/2026).

Analis Kebencanaan BPBD Provinsi Gorontalo Moh Tahir Laendeng mengatakan, masyarakat yang sebelumnya melakukan evakuasi mandiri ke sejumlah kawasan dataran tinggi akibat gempa bumi yang memicu peringatan tsunami di sejumlah wilayah Indonesia itu, kini diarahkan untuk kembali ke rumah masing-masing.

"Alhamdulillah, peringatan tsunami sudah berakhir. Masyarakat yang sebelumnya mengungsi ke daerah yang lebih tinggi sudah bisa kembali ke rumah masing-masing," ujar Tahir, melansir Antara, Senin (8/6/2026).

Sebelumnya, BPBD bersama instansi terkait melakukan pemantauan intensif di sejumlah wilayah pesisir Gorontalo Utara setelah menerima informasi potensi tsunami akibat gempa tersebut.

Menurut Tahir, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan adanya kenaikan muka air laut di beberapa titik, termasuk di wilayah Kecamatan Kwandang dan Kecamatan Ponelo Kepulauan. Namun, kenaikan tersebut tidak signifikan dan tidak sampai berdampak pada pemukiman warga.

"Memang ada beberapa titik yang sudah mulai ada perkembangan naik airnya, tetapi tidak signifikan. Kenaikannya masih bisa diantisipasi masyarakat dan belum berdampak ke pemukiman," ucap dia.

Menurut Tahir, kenaikan muka air lebih banyak terpantau di kawasan muara dan sungai yang terhubung dengan laut. Kondisi tersebut, kata dia, terjadi setelah air laut sempat mengalami penyurutan sebelum kembali naik.

"Air laut yang awalnya surut, kemudian naik kembali, tetapi kenaikannya tidak signifikan. Paling sekitar 0,27 meter," ucap Tahir.

"Meski tidak menimbulkan dampak yang berarti, BPBD saat itu tetap mengimbau masyarakat yang berada di wilayah pesisir, bantaran sungai, dan kawasan pantai untuk melakukan pengungsian sementara ke lokasi yang lebih aman sambil menunggu perkembangan informasi resmi," sambung dia.

Warga pun mengikuti arahan petugas dengan melakukan evakuasi mandiri ke sejumlah kawasan dataran tinggi di Gorontalo Utara.

"Hingga status peringatan tsunami dicabut, BPBD tidak menerima laporan adanya korban jiwa maupun kerusakan akibat kenaikan muka air laut tersebut," terang Tahir.

Petugas BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan pemerintah daerah yang sejak pagi melakukan pemantauan serta pengamanan di sejumlah titik pesisir juga tetap bersiaga hingga peringatan tsunami resmi berakhir.

BPBD Provinsi Gorontalo mengapresiasi respons cepat masyarakat yang mengikuti arahan petugas selama proses evakuasi berlangsung, sehingga situasi dapat terkendali dengan baik.

Meski kondisi telah dinyatakan aman, masyarakat tetap diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam dan terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah maupun lembaga kebencanaan terkait.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan peringatan dini tsunami akibat gempa magnitudo 7,7 di di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut) telah berakhir.

"Peringatan dini tsunami yang disebabkan oleh gempa magnitudo 7,7 tanggal 8 Juni 2026 06:37:42 WIB dinyatakan telah berakhir::BMKG," tulis BMKG dalam keterangan resminya, Senin (8/6/2026).

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Indonesia menyusul gempa bumi tektonik berkekuatan besar dengan Magnitudo 7,7 di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara yang mengguncang pada Senin pagi (8/6/2026).

Berdasarkan data resmi dari BMKG, gempa bumi tersebut terjadi pada pukul 06.37 WIB. Hasil analisis menunjukkan bahwa pusat gempa atau episenter terletak pada koordinat 5,69 Lintang Utara (LU) dan 125,05 Bujur Timur (BT), dengan kedalaman sumber gempa (hiposenter) berada di 105 kilometer.

Menyusul parameter gempa yang cukup besar tersebut, BMKG langsung menetapkan status peringatan dini tsunami untuk enam wilayah provinsi, yaitu Sulawesi Utara (Sulut), Gorontalo, Sulawesi Tengah (Sulteng), Maluku Utara (Malut), dan Kalimantan Timur (Kaltim).