Sukses

Apresiasi Digital Kito Galo Sumsel, Ini Harapan Deputi Bank Indonesia

Liputan6.com, Palembang - Peluncuran program Digital Kito Galo dari Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), mendapat apresiasi oleh Deputi Bank Indonesia, Rosmaya Hadi.

Apresiasi tersebut diungkapkan secara daring dalam acara bertajuk ‘Digital Kito Galo’, yang mengusung tema ‘Sinergi Akselarasi Ekonomi Keuangan Digital, Sumsel Maju Untuk Semua, Menuju Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh’, yang diselenggarakan Bank Indonesia Sumsel, pada hari Rabu (1/12/2021) di Hotel Arista Palembang Sumsel.

“Kami apresiasi kegiatan Digital Kito Galo. Diharapkan adanya pemahaman, dukungan dan kolaborasi inisiatif digitalisasi untuk pembayaran. Serta perkembangan sistem pengajaran nasional dan upaya digitalisasi yang jadi fokus,” kata Deputi Bank Indonesia, Kamis (2/12/2021).

Dia mengatakan, transaksi ekonomi di secara nasional per bulan Oktober 2021 meningkat di angka sekitar 5,9 persen (yoy), atau mencapai sekitar Rp800-an triliun.

Untuk transaksi ekonomi keuangan digital pun tumbuh pesat, dengan nilai transaksi sekitar 55,54 persen (yoy) atau sekitar Rp 29,23 Triliun. Bahkan di awal November 2021, adanya arah penguatan belanja fiskal dan ekspor.

Untuk penggunaan transaksi di ATM dan debit/kredit mencapai Rp 664,62 Triliun, atau tumbuh sekitar 63 persen. Dengan perluasan ekonomi dari QRIS, yang melampaui target 12 juta, kini mencapai 12,5 juta marchendise.

“Ini hasil kolaborasi. Bank Indonesia terus melakukan akselarasi pembayaran digitalisasi. Dengan pemgembangan BI FAST. Untuk QRIS, pengembangan dengan fitur transfer, akan mendukung elektronisasi pemerintah. Seperti pembayaran pajak, retribusi, televisi kabel dan lainnya,” ungkapnya.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

2 dari 2 halaman

Pembentukan TP2DD

Deputi Bank Indonesia menuturkan, dalam meningkatkan efisiensi, Bank Indonesia mendorong dengan tiga program utama, yakni elektronisasi bantuan sosial (bansos), transaksi pemerintahan daerah dan moda transportasi.

Menurutnya, ketiga sektor tersebut akan menjadi prioritas terkait layanan publik, dengan cakupan luas dan peran ekosistem nontunai.

Lalu, peralihan pembayaran ke digital, pemerintah bersama Bank Indonesia, yang menginisiasi program Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang diketuai kepala daerah masing-masing di Indonesia, termasuk di Sumsel.

“Dampak positif digitalisasi, sangat besar. Seperti operasional 24 jam sehari, fleksibilitas dan teridentifikasi menurunkan public officer lebih dari 80 persen, sehingga lebih efisien,” katanya.