Buntut Panjang Temuan E-Warong Fiktif di Blora

Liputan6.com, Blora - Menjamurnya agen elektronik warung gotong royong atau E-Warong fiktif di Kabupaten Blora, berbuntut panjang. Kondisi tersebut sedikit banyak mencoreng citra pemerintah daerah setempat.

Modusnya para pemain hanya sekadar punya alat Elektronik Data Capture (EDC), tetapi tidak punya toko sembako. Bahkan, terindikasi bisnis itu diduga dipakai sendiri oleh oknum pejabat yang jadi pangkal masalah.

Bupati Blora, Arief Rohman, mulai mengambil sikap secara jelas dengan menggelar rapat koordinasi terkait evaluasi program sembako Bantuan Sosial Pangan (BSP) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pihaknya langsung memanggil seluruh stakeholder terkait.

"(Rapat) akan kita jadwalkan setiap bulan untuk evaluasi pelaksanaan, jadi harus hadir langsung," ungkapnya di ruang pertemuan Setda Kabupaten Blora, Senin (13/9/2021).

Untuk mengurai permasalahan, ia membeberkan akan ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang mengatur agen E-Warong. Hal itu harus dilakukan agar sejumlah pihak tidak 'main-main' dengan urusan bantuan dari pusat.

"Bahwa E-Warong ini tidak boleh dari kerabatnya ASN, atau dari ASN, dari kerabatnya lurah atau dari BRI," ucap Gus Arief, sapaan Bupati Blora.

Dirinya mengaku akan mengawali penanganan E-Warong sesuai dengan pedoman umum dari Kementerian Sosial terlebih dahulu sebelum ada aturan dari Pemkab Blora.

Menurutnya, yang menjadi agen bantuan sembako yang disalurkan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak harus punya warung besar.

"Asal itu punya warung, justru kita ingin pemberdayaan warung-warung yang kecil ini kalau dia ingin jadi E-Warong kan warungnya menjadi besar," kata Bupati jebolan Pondok Pesantren Khozinatul Ulum Blora ini.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Simak juga video pilihan berikut ini:

Terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial covid-19, KPK bisa saja mengambil opsi tuntutan hukuman mati kepada para pelaku korupsi bansos covid-19. Hal itu mengacu pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pi...

2 dari 3 halaman

Respons Pihak Bank

Sementara itu, Manager Pemasaran Mikro Bank BRI Kantor Cabang Blora, Muhammad Zaenal Arifin mengklaim, telah membenahi keberadaan E-Warung yang hanya bermodal EDC saja tanpa punya toko sembako.

"ini sudah saya proses pembenahan, sudah. Jadi yang lama jangan di anu (permasalahkan) lagi," ungkap Arifin, sapaan Muhammad Zaenal Arifin.

Menurutnya, di Blora sendiri sudah tidak ada lagi pihak ASN yang ditunjuk menjadi agen E-Warong. Ia juga mengaku tetap bersemangat mendapatkan amanah menyalurkan bantuan dari Kemensos.

"Intinya kita tetap semangatnya sama, jangan sampai terjadi itu dan kita semua harus satu visi," terang Arifin.

Apabila ada E-Warong yang tidak sesuai, Arifin memberikan arahan untuk melaporkan ke pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Blora.

"Bila ada yang tidak sesuai lapor ke Dinsos. (Nanti, red) Dinsos biar buat rekom ke BRI," katanya.

3 dari 3 halaman

Mensos Risma Bakal Turun Tangan?

Sebelumnya, Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Indraza Marzuki Rais, telah mendengar adanya kabar tentang banyaknya elektronik warung gotong royong (E-Warong) di Kabupaten Blora yang dianggap fiktif.

"Ini saya bawa ke tim untuk dibahas," ujar Indraza, salah satu dari 9 pimpinan ORI ini.

Banyaknya E-Warong yang bermasalah, kini mulai diinventarisasi sebelum Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini turun dan mengecek langsung ke Blora.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Blora, Ahmad Labib Hilmy, usai mendengar laporan pedagang telur yang menyebut di Blora banyak agen E-Warong fiktif.

"Saya sudah langsung komunikasi tadi sore. Temuan-temuannya saya suruh inventarisir," ujarnya.