Cerita Galau Komodo dan Proyek Jurassic Park di Pulau Rinca

Forest Digest, Jakarta - Selama dua tahun, masyarakat di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur, menolak rencana pemerintah membangun 'Komodo Park', taman wisata modern seperti dalam bayangan film 'Jurassic Park'. Penduduk menganggap tanpa diubah menjadi modern pun, kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo terus naik dari tahun ke tahun.

Menurut Ahyar Abadi, Ketua Asosiasi Kapal Wisata Pulau Rinca, para turis lokal maupun mancanegara datang ke pulau komodo (Varanus komodoensis) tak hanya ingin melihat naga purba satu-satunya di dunia yang bermigrasi dari Australia 900.000 tahun lalu itu. Mereka juga menikmati keasrian alami pulau ini.

“Kami dan para turis ingin melihat komodo di habitat alaminya,” kata Ahyar pada 26 Oktober 2020, seperti dilansir Forest Digest.

Pembangunan taman wisata modern membuat truk dan alat berat datang ke pulau Rinca sejak dua bulan terakhir. Media sosial heboh dengan foto seekor komodo “menghadang” truk yang mengangkut pasir.

Menurut Ahyar, komodo kemungkinan terusik dengan bunyi mesin di pelabuhan maupun tempat wisata sekitar resor. Sebab, selama ini komodo yang cenderung soliter tak terusik dengan bunyi-bunyi asing.

“Ada bunyi genset, tapi itu dibuat jauh dari lokasi komodo berkumpul,” kata Ahyar, penduduk Desa Pasir Putih.

Karena itu, sebelum media sosial heboh dengan kedatangan truk itu, masyarakat di lima desa telah menolak rencana pembangunan tersebut. Menurut Ahyar, masyarakat mempertanyakan urgensi pengembangan wisata modern dan premium oleh swasta ini. Mereka ragu, pembangunan sarana dan prasarana di taman nasional ini akan meningkatkan pengunjung.

Selain pengunjung datang ingin melihat keadaan alami komodo, pembangunan justru akan mengganggu komodo. Para turis datang tanpa menginginkan fasilitas modern. Tahun 2017, jumlah turis ke pulau ini hanya 44.500, tahun berikutnya melonjak 42 persen—bahkan melampaui target kunjungan pengelola Taman Nasional Komodo.

Sejalan dengan masyarakat, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), sebuah LSM, juga tak setuju proyek wisata ini. Walhi menyoroti ketiadaan analisis mengenai dampak lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan (UKL) dan rencana pemantauan lingkungan (UPL) untuk mengukur dampak pembangunan terhadap lingkungan maupun keberadaan komodo.

“Kami adalah anggota Komisi Penilai Amdal provinsi,” kata Umbu Wulang Tanaamahu, Direktur Walhi NTT. “Sampai hari ini enggak ada amdal, enggak ada UKPL-UPL tapi pembersihan lahan sudah jalan.”

Walhi, kata Umbu, sudah menyampaikan penolakan pembangunan itu karena risiko-risiko lingkungan sejak tahun lalu. Selain tak mendapat respons pemerintah, Walhi juga tak mendapat undangan membahas amdal proyek itu. “Aturannya tak boleh ada pembersihan lahan sebelum izin lingkungannya keluar,” kata dia.

Seharusnya, kata Umbu, jika ingin mengembangkan pariwisata komodo, pemerintah fokus pada urusan sains dan konservasi habitat komodo, dalam urusan genetik, ekosistem, antropologi, dan hubungan sosial dengan masyarakat setempat. “Jadi, sains itu yang dipromosikan, wisata sains peradaban komodo,” kata Umbu.

Menjawab segala keraguan masyarakat itu, pemerintah meyakinkan bahwa proyek wisata modern ini sebagai bagian penataan menyeluruh Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang bertujuan melindungi Taman Nasional Komodo sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO yang memiliki outstanding universal value.

Simak Video Pilihan Ini