Tunggu Opsi 'Lockdown' Pemerintah Pusat, Sumbar Perketat Arus Masuk di Perbatasan

Liputan6.com, Padang - Menyusul terkonfirmasinya 8 pasien positif corona Covid-19 di Sumatera Barat, pemerintah setempat mengambil kebijakan memperketat arus masuk di seluruh perbatasan provinsi setempat.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno kepada Liputan6.com, Minggu (29/3/2020) mengatakan kebijakan itu disebut pembatasan selektif, yakni membatasi akses bagi masyarakat yang sedang tidak sehat atau terindikasi terjangkit virus corona untuk masuk ke daerah itu.

"Kami tidak ambil opsi lockdown karena itu kewenangan pusat, jadi ada beberapa kebijakan yang diambil untuk memutus rantai virus corona Covid-19," jelasnya.

Menurutnya, dengan kebijakan pembatasan selektif itu, tim medis, satpol PP, bersama TNI Polri akan melakukan pengecekan pada delapan pintu perbatasan Sumbar.

Jika ada warga yang hendak masuk ke Sumbar kemudian terindikasi demam akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit terdekat dan dipertimbangkan akan melakukan karantina selama dua minggu.

Artinya, lanjut gubernur, hanya yang sehat boleh masuk. Sementara yang terindikasi dilakukan pemantauan, pengawasan, dan tindakan penanganan secara medis.

Terkait banyaknya desakan dari berbagai kalangan untuk melakukan lockdown, Irwan berpendapat kebijakan itu adalah kewenangan pusat sesuai dengan UU No. 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan di pasal 10.

"Perantau untuk sementara diminta tidak pulang kampung terutama yang berada di daerah telah dinyatakan pendemi," ujarnya.

Ia mengajak seluruh masyarakat bersama menjaga keselamatan sanak saudara di kampung halaman. Hal ini juga sesuai kebijakan beberapa daerah, Menko Polhukam, agar masyarakat menahan diri tidak ikut dalam lalu lintas yang beresiko terkena wabah virus corona COVID-19.

Simak video pilihan berikut ini: