Sukses

Solusi Banjir Jakarta ala Profesor UGM

Liputan6.com, Yogyakarta - Banjir Jakarta memancing sejumlah profesor dari UGM untuk membantu mencari solusi. Pakar hidrologi, Rachmad Jayadi dan Budi Santoso Wignyosukarto, pakar hidrologi dan teknik pantai, Nur Yuwono dan Bambang Triatmodjo, aktivis konservasi sungai, Suratman, serta Ketua Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, Mohammad Pramono, mendiskusikan persoalan banjir Jakarta dan membagikan jalan keluarnya, Senin (6/1/2020).

"Kita harus melihat perkembangan di Jakarta sangat luar biasa, sementara, untuk meningkatkan kapasitas drainase di perkotaan sulit, lantas apa yang bisa dilakukan? Masyarakat dan pemerintah harus memulai sesuatu," ujar Rachmad Jayadi.

Pertama, Jakarta memerlukan rainfall recharging untuk mengendalikan banjir Jakarta. Pembangunan permukiman tidak lagi cukup dengan izin mendirikan bangunan (IMB) membuat sumur resapan.

Kedua, pengendalian melalui analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) banjir. Artinya, setiap rencana pengembangan daerah besar harus diukur potensi limpasan risiko banjir.

Ketiga, normalisasi. Mengacu pada istilah hidrolik, normalisasi adalah kemampuan sungai kembali normal.

Bukan tanpa alasan normalisasi dipilih. Naturalisasi tidak memungkinkan dilakukan karena harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Naturalisasi membuat sungai kembali alami seperti dulu. Konsekuensinya, di tepi sungai dibuat hijau, kecepatan air mengalir tidak bisa tinggi. Apabila kecepatan air ingin dipercepat, maka tepi sungai harus diperlebar.

"Solusinya sekarang air cepat, ruang sempit, harus artifisial, diberi dinding yang licin supaya air mengalir lebih cepat dan tahan erosi," ucap Rachmad.

Budi SW memperkuat pernyataan rekannya. Ia mengungkapkan kecepatan air merembes ke dalam tanah di Jakarta sangat kecil, hanya 0,004 sentimeter per detik, padahal kecepatan aliran air empat meter per detik. Hal ini yang membuat banjir Jakarta tidak bisa dielakkan.

 

2 dari 2 halaman

Pengelolaan Sumber Daya Air Harus Terpadu

Menurut Budi, pengelolaan sumber daya air harus terpadu karena sering terjadi konflik nilai sosial, ekonomi, bahkan politik. Keterpaduan secara ideologis dan diterapkan sejak konservasi sampai pemanfaatan.

Ia tidak menampik, permukiman di Jakarta yang kian besar membutuhkan air.

"Air harus dikonservasi dengan baik, namun dalam posisi darurat harus rela melepaskan ke laut supaya tidak ada madarat," ujar Budi.

Ia menilai, banjir tidak hanya terjadi di hulu, banjir Jakarta terjadi karena curah hujan tinggi. Jika drainase internal di Jakarta tidak bisa mengevakuasi air dengan baik, maka terjadi genangan.

Suratman menambahkan untuk mengatasi banjir memerlukan manajemen air, plan topografi seperti sistem teras yang dikaitkan dengan ke mana air akan lari, dan sumber daya manusia dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

 

Simak video pilihan berikut ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Banjir 1,5 Meter Rendam Jalan Haji Ipin Pondok Labu Jaksel
Artikel Selanjutnya
Jurus Grab Jamin Keamanan dan Keselamatan Mitra dan Penumpang