Saat Komisioner KPU RI Berharap Pemilu Serentak yang Pertama dan Terakhir

Bukan tanpa sebab mereka harus menyelesaikan proses pemilihan suara dari pemungutan sampai penghitungan di hari yang sama. Pramono mengungkapkan latar penyelenggaraan pemilu tahun ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Putusan MK Nomor 14/PUU-IX/2013.

Menurut Pramono, dari desain pemilu serentak ada beberapa klausul regulasi yang implikasi teknisnya di luar perkiraan.

Ia mencontohkan Pasal 383 (2) menyebutkan penghitungan suara hanya dilakukan dan selesai di TPS yang bersangkutan pada hari pemungutan suara, ada pula Putusan MK Nomor 20 Tahun 2019 yang intinya bisa memperpanjang waktu penghitungan suara 12 jam namun tanpa jeda.

Selain kesulitan petugas KPPS dalam penghitungan suara, Pramono menuturkan pemilu serentak kali ini juga melahirkan tumpang tindih eksekutif legislatif dan isu lokal nasional.

Isu pilpres yang mendominasi juga membuat caleg sulit mengkampanyekan diri, pemilih kesulitan mengenal profil serta visi misi partai dan caleg, dan pemilih sulit menjatuhkan pilihan.

Masalah lain yang dihadapi adalah KPU menjadi sasaran hoaks. Mafindo mencatat sampai 9 April 2019 terdapat 24 hoaks yang menyerang KPU.

Bentuk hoaks ada dua macam, disinformasi yang mengabarkan fakta dan fitnah. "KPU sudah mengambil langkah klarifikasi dan langkah hukum," ucap Pramono.

Pramono menyebutkan sejumlah solusi sebagai strategi untuk pelaksanaan pemilu yang lebih baik. Ia berpendapat mengurangi jumlah suara yang dicoblos dalam satu hari pemilihan bisa menjadi salah satu strategi.

"Memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal, misalnya," ujarnya.

Kedua, mengurangi waktu yang diperlukan pemilih ketika mencoblos di TPS dan mengurangi waktu bagi KPPS dalam menghitung surat suara. Ini bisa dilakukan lewat sistem proporsional daftar tertutup.

Artinya, ketika memilih caleg cukup mencoblos partai saja, bukan mencoblos nama. Bagi pemilih ini memudahkan, walaupun mungkin bagi caleg justru mempersulit karena mereka bergantung kepada pembagian kursi di partai.

"Bagi pemilih ini bisa mengembalikan kepercayaan kepada partai," kata Pramono.

Solusi ketiga yang ditawarkan adalah mengurangi peredaran hoaks dengan menurunkan presidential threshold sehingga memungkinkan muncul paslon lebih banyak. Menurutnya, hoaks pasti selalu ada, akan tetapi cara ini bisa meminimalkan pembelahan kubu di masyarakat.

Terakhir, memangkas waktu rekapitulasi dengan mengadopsi e-rekapitulasi.

Saksikan video pilihan berikut ini: