Hasil Rekapitulasi Suara PPLN Osaka: Prabowo-Gibran Unggul 1.977 Suara

Pantauan pada saat rapat pleno terjadi banyak pertanyaan dari para saksi peserta pemilu terhadap panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Salah satunya terjadi saat PPLN Osaka menyampaikan hasil rekapitulasi hasil suaranya di pemilu 2024.

"Metode TPS di TPS 002 dan 001 dimana DPT di TPS 002 sebanyak 146 sementara DPTb-nya 173, begitu pun di TPS 001, di mana DPT sejumlah 127 dan DPTb 273. Ini mesti diceritakan apa latar belakangnya peristiwa menjelang pendaftaran A5 sampai penghitungan suaranya,” kata saksi dari PDIP yang bertanya kepada PPLN Osaka.

"DPTb yang banyak, karena Osaka karakternya seperti Tokyo jadi banyak pemagang, pelajar, sehingga mereka berpotensi jadi DPTb yang memang sudah terdaftar di Indonesia,” jawab PPLN Osaka.

Tidak cukup soal DPT dan DPTb, saksi dari PDIP juga bertanya soal DPK atau Daftar Pemilih Khusus. Menurut dia, jumlah DPK yang ada di Osaka jumlahnya banyak.

Menjawab persoalan tersebut, PPLN Osaka mengatakan sebetulnya DPK yang tercatat tidak sebanyak itu. Seperti di TPS 001 yang berjumlah 10, TPS 002 yang berjumlah 21 dan TPS 003 yang berjumlah 53.

Namun lagi-lagi, jawaban tidak membuat saksi PDIP puas. Menurut dia, jumlah DPK yang disebutkan ternyata cukup banyak. Sebab berdasarkan aturan jumlah DPK hanya boleh 2 persen dari total DPT. 

"Buat kami itu cukup banyak, DPK kan cuma 2% gimana?" heran dia.

"Karena di TPS kami banyak yang tidak hadir sehingga surat suara masih ada untuk DPK, karena DPK boleh nyoblos satu jam sebelum penutupan,” jawab PPLN.

Rekapitulasi Nasional untuk menghitung hasil pemilihan di luar negeri sempat tertunda karena para komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menghadiri sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 4-PKE-DKPP/I/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta pada Rabu (28/2/2024).

Diketahui, perkara ini diadukan Rico Nurfiansyah Ali. Ia mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan Komisioner KPU lainnya yakni, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Para komisioner itu selaku teradu I hingga VII.

Dalam pokok aduan, pengadu mendalilkan para teradu tidak akuntabel dan tidak profesional karena adanya dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.

Sekretaris DKPP David Yama menjelaskan, agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan dari pengadu, teradu, ataupun pihak terkait dan saksi-saksi yang dihadirkan.

Ia menambahkan, DKPP telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

"Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut dengan menyampaikan surat pemanggilan sidang lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar," ungkap David seperti dikutip dari siaran pers diterima, Rabu (28/2/2024).

David mengatakan sidang ini bersifat terbuka untuk umum, baik masyarakat umum atau wartawan yang ingin meliput. Untuk memudahkan akses terhadap jalannya persidangan, sidang ini akan disiarkan secara langsung melalui akun Youtube dan Facebook resmi DKPP.

"Sehingga siapa pun dapat menyaksikan jalannya sidang pemeriksaan ini," David menandasi.

Penghitungan akan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pilpres sampai pileg, baik di DPR dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil pemilu dari dalam dan luar negeri.