Sukses

Kampanye Akbar di Tegal, Anies-Cak Imin Janji Benahi Tata Niaga Pangan untuk Petani

Anies berkomitmen untuk memperbaiki tata niaga pangan. Menurut dia, cara itu bakal dapat mensejahterakan petani dan menjaga stabilitas harga pangan.

Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN) kampanye akbar di Lapangan Pendawa Seimbang, Tegal, Selasa (30/1/2024).

Pada kesempatan itu, Anies berbicara soal kesejahteraan petani. Pasalnya, kata Anies Tegal merupakan kawasan rural dengan penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani.

Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu berkomitmen untuk memperbaiki tata niaga pangan. Menurut dia, cara itu bakal dapat mensejahterakan petani dan menjaga stabilitas harga pangan.

"Kami bersama-sama berkomitmen memperbaiki tata niaga pangan supaya petani makmur juga harga pangan murah sehingga dapat dua-duanya," kata Anies dalam keterangan tertulis, diterima Selasa (30/1/2024).

Lebih lanjut, Anies menyatakan prihatin dengan harga gabah dari petani yang murah. Sementara itu, kata Anies harga beras yang mahal tidak diterima hasilnya oleh para petani.

"Terus hilangnya ke mana? Gabahnya murah tapi berasnya mahal, ya ada mafia, ada tengkulak-tengkulak penimbun apakah mereka boleh dibiarkan? Apakah itu boleh diteruskan?," ucap Anies.

"Harus diapakan? Dibasmi? Perlunya apa? Perubahan. Insya Allah kita gerakan perubahan itu," lanjut Anies.

Serupa, Cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menekankan soal pentingnya negara memberikan perhatian lebih ke sektor pertanian di tanah air. Cak Imin menyampaikan, 10 tahun terakhir petani mengalami kesusahan salah satunya akses untuk mendapatkan pupuk.

"10 tahun petani kita diabaikan, ini tidak boleh diteruskan kita butuh perubahan," ujar Cak Imin.

Selain itu, Cak Imin juga menyoroti keberadaan mafia pada sektor pertanian. Dia berujar, mafia bukan hanya ada pada tata niaga produk pertanian, melainkan juga ada pada distribusi pupuk yang membuat pupuk langka dan susah diakses petani.

"Pupuk susah ini penyebabnya juga ada mafia pupuk, ke depan ini yang perlu kita berantas, kita berantas mafia pupuk sampai ke akarnya," katanya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Anies Terima Dukungan dari Jejaring Rakyat Miskin di Pilpres 2024, Teken Kontrak Politik

Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan, menerima dukungan dari Jejaring Rakyat Miskin Indonesia (JERAMI) bersama Urban Poor Consortium (UPC). Anies juga menandatangani kontrak politik.

Acara setidaknya dihadiri sekitar 3.000 warga yang memadati Lapangan Kampung Muka, Jakarta Utara, Senin, 29 Januari 2024. Kontrak politik itu berisi soal reforma agraria perkotaan hingga jaminan sosial bagi rakyat miskin.

Setidaknya, ada tujuh titipan Jejaring Masyarakat Miskin yang disebut sebagai kesepakatan bersama SAPTA TIRA dengan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Berikut isinya:

1. Reforma Agraria Perkotaan

2. Koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan

3. Penguatan dan perlindungan ekonomi informal

4. Jaminan sosial menyeluruh untuk rakyat miskin

5. Penguatan peran sosial, ekonomi dan politik perempuan miskin

6. Pendidikan berkelanjutan

7. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Anies menjelaskan, kontrak politik itu merupakan kesepakatan antara dia dan Jejaring Rakyat Miskin menyelesaikan persoalan lahan yang sudah ditempati beberapa tahun, namun tak ada status hukum. Jika jadi presiden 2024, Anies bakal menunaikan kontrak politik yang ditandatangani tersebut.

"Jadi ada banyak warga di kawasan perkotaan yang mereka sudah tinggal di tempat itu bergenerasi tetapi tanah-tanahnya tidak memiliki status hukum yang jelas. Efeknya apa? Mereka tidak bisa me-upgrade, kalau mengurus izin-izin juga susah, dan yang paling penting kalau mereka mau pindah, mau jual, susah. Karena kalau mau jual selalu tanyanya bagaimana legalitas tanahnya," jelas Anies.

"Sementara tanah-tanahnya yang sudah dipakai rumah-rumah itu bergenerasi. Seperti juga persoalan surat ijo di Surabaya. Jadi kami berkomitmen untuk mengambil keputusan agar dilema yang sudah bertahun-tahun ini ada kejelasan," sambung Anies.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini