Deklarasi Pemilu Damai Digelar di Kantor KPU Senin Besok, 27 November 2023

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengubah lokasi Deklarasi Pemilu Damai, yang awalnya dilaksanakan di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta menjadi di Kantor KPU RI pada Senin 27 November 2023.

"Enggak jadi di GBK kan? Jadinya di depan kantor KPU. Kayaknya karena beberapa pertimbangan. Enggak besok, (jadinya) tanggal 27, bedanya di lokasi saja dan sesuai kapasitas kita," kata anggota KPU RI Afifuddin di GOR Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu 25 November 2023

Afifuddin menjelaskan, pada 27 November akan ada deklarasi sekaligus persiapan hari pertama kampanye yang dimulai 28 November 2023. Selain itu, kata dia, salah satu acaranya adalah penutupan kirab pemilu yang sudah berkeliling ke seluruh Indonesia.

"Intinya itu tanggal 27 November deklarasi pemilu damai beserta seluruh peserta pemilu dan juga persiapan hari pertama kampanye," kata Afifuddin seperti dilansir dari Antara.

Afifuddin mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah diundang untuk menghadiri Deklarasi Pemilu Damai. Namun, dia mengaku tidak mengetahui konfirmasi kehadiran dari Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Anggota KPU RI August Mellaz, di Jakarta, Rabu 22 November 2022 mengatakan acara deklarasi diadakan di GBK dan dimulai pukul 14.00 WIB, serta diperkirakan sekitar 65 ribu orang akan menghadirinya.

KPU RI pada Senin 13 November 2023, telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

2 dari 4 halaman

KPU: Debat Capres-Cawapres Mulai Pertengahan Desember 2023

pengundian nomor urut capres-cawapres Pemilu 2024 — Pasangan capres-cawapres Pemilu 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md (kiri ke kanan) berpose usai pengundian nomor urut di halaman gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (14/11/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sementara itu, Komisioner KPU RI August Mellaz mengatakan, debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) bakal digelar sebanyak lima kali. Dia menyebut, pada akhir 2023 ini debat akan digelar dua kali, sisanya pada awal 2024.

"Kita sedang paskan waktu, nanti lima kali kan debat capres-cawapres itu kan kita punya alokasi lima. Sampai akhir 2023 itu dua kali kemudian di awal tahun sampe nanti jelang akhir masa kampanye itu tiga kali," kata Mellaz kepada wartawan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Rabu (22/11/2023).

Mellaz menyampaikan, nantinya debat akan digelar secara selang-seling antara capres dan cawapres dengan tema yang berbeda-berbeda.

Akhir tahun ini, debat dijadwalkan berlangsung mulai pada pertengahan Desember 2023.

"Saya kira pertengahan Desember ya, jadi misalnya Desember, ada dua kegiatan," ujar Mellaz.

Menurut dia, debat rencananya dihelat di berbagai wilayah di Indonesia. "Kami punya rencana nanti satu di Jakarta yang empat kalau bisa di luar Jakarta biar diputer mulai dari ujung Indonesia, barat, tengah seperti itu," katanya.

Terpisah, Mellaz menyatakan tema untuk debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sudah disusun dan tengah dalam tahap finalisasi.

3 dari 4 halaman

KPU Ingatkan untuk Tidak Libatkan Anak Dalam Kampanye Pemilu 2024

Pendukung tiga pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden jelang pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024 di Gedung KPU RI, Jakarta (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Sekretaris Jenderal KPU yang merupakan Plt Kepala Biro Perundang-undangan, Andi Krisna mengingatkan semua pihak untuk tidak melibatkan anak-anak dalam proses kampanye Pemilu 2024.

"Tidak melibatkan anak dalam proses kampanye," kata dia dalam acara Deklarasi dan Diseminasi yang diselenggarakan di Hotel Discovery, Ancol, Senin (20/11/2023).

Andi mengatakan, meski pihaknya sudah memberi imbauan, itu kembali lagi tergantung pada partai politiknya.

"Tergantung pengelolaan dari partai politiknya sendiri, namun penyelenggara secara tegas tidak melibatkan anak," tutur Andi.

Andi juga menyampaikan jika pada 27 November 2023 akan terdapat deklarasi pemilu damai dan ramah anak.

"Pada 27 November akan ada kampanye damai dalam kampanye tersebut dan ramah anak," ujar dia.

4 dari 4 halaman

KPU Siapkan Logistik Pemilu 2024, 1,2 Miliar Surat Suara Mulai Dipesan

KPU Gelar Simulasi Pemilu 2024 — Petugas menunjukkan surat suara saat simulasi Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Simulasi digelar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai menyiapkan logistik untuk Pemilu 2024, termasuk memesan 1,2 miliar surat suara. Miliaran lembar surat suara itu meliputi surat suara pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

"Sudah, hari ini mulai click untuk e-katalog nasionalnya. Di antaranya seluruh lima jenis surat suara, kan pasca penetapan DCT itu kan," kata Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat di kantor KPU, Kamis 16 November 2023.

Selain surat suara, kata Yulianto, pihaknya juga mulai menyiapkan lembar formulir, lembar sampul, lembar daftar lengkap calon, surat suara cadangan, hingga lembar alat bantu bagi pemilih tuna netra.

"(Tahap pertama) sudah mulai September 2023 kemarin kan. Sekarang sudah terkirim ke kabupaten/kota, sudah jalan simultan sampai nanti target kami 21 November sudah bisa sampai ke gudang-gudang seluruh KPU kabupaten/kota," tutur Yulianto.

Sebelumnya, Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari mengatakan, miliaran lembar surat suara tersebut dihitung berdasarkan surat suara yang dibutuhkan per tempat pemungutan suara (TPS). Artinya, jumlah tersebut bukan hasil perkalian dari daftar pemilih tetap (DPT) yaitu 204.807.222 orang.

"Jadi jumlahnya DPT di TPS ditambah dua persen surat suara cadangan dari jumlah DPT di TPS," kata Hasyim di kantor KPU, 20 September 2023 lalu.

Sebagai informasi, pengadaan surat suara akan masuk ke dalam jadwal pengadaan logistik tahap kedua. Sebab, produksi surat suara harus menunggu dirampungkannya daftar calon tetap (DCT) pada pemilu legislatif yang saat ini masih berproses dan DCT pemilu presiden yang masih belum dimulai.