KPAI Gandeng Bawaslu Cegah Anak Jadi Komoditas Politik Saat Pemilu 2024 

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menjalin kerja sama untuk mengawasi penyalahgunaan anak dan pelanggaran hak anak selama Pemilu 2024.

"Sangat penting kerja sama ini dilakukan, karena belajar dari masa lampau, tidak luput dari penyalahgunaan anak dalam politik," kata Ketua KPAI, Ai Maryati Sholihah dilansir dari Antara, Selasa (23/5/2023).

Ai Maryati menyatakan, KPAI dan Bawaslu juga sepakat dalam proses demokrasi dan politik harus selalu memberikan dukungan pada perlindungan anak.

Ia menjelaskan, KPAI akan menyiapkan sistem, SOP, dan tindak lanjut penanggulangan, karena ada beberapa titik kerentanan dalam Undang-Undang Pemilu.

"Sering ditemukan dalam tahapan kampanye, anak menjadi komoditas politik seperti manipulasi dan eksploitasi," ucap Ai Maryati.

Selain itu, kata Ai Maryati, KPAI juga akan menyiapkan layanan ketika ada laporan anak menjadi korban komiditas politik saat Pemilu 2024.

Usai penandatanganan nota kesepahaman, KPAI telah menyiapkan surat edaran dan diperluas bukan hanya pengawasan tetapi penyelenggaraannya oleh empat lembaga yakni KPAI, Bawaslu, KPU, Kementerian PPA.

"Empat lembaga ini sangat penting untuk memberikan dukungan optimal pada pencegahan, penanganan, layanan hingga penegakan hukum," katanya menegaskan.

Sementara, Ketua Bawaslu RI, Rahmad Bagja menyatakan, kerja sama itu sangat penting untuk menyadarkan para pemilh pemula, yang umur mereka 17 tahun saat Pemilu berlangsung.

"Hak konstitusional mereka adalah hak untuk memilih, bukan mereka harus membenci pilihan warga negara lain," ujarnya menegaskan.

Selain itu, Bawaslu mengharapkan partai politik sebagai peserta Pemilu untuk menggunakan kampanye yang baik, terutama untuk pemilih pemula.

"Kami berharap bisa bersama-sama KPAI untuk melakukan penyadaran terhadap pemilih pemuda dan peserta Pemilu," harapnya.