Sukses

PPP: Ada Partai Minta Jatah Menteri, Disetujui Jokowi tapi Batal Gabung

Jokowi bersedia memberikan jumlah kursi menteri dan pos yang diminta partai tersebut.

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengklaim partai koalisi pendukung Jokowi tidak pernah meributkan soal pembagian kekuasaan (power sharing).

Tetapi, Arsul bercerita ada partai yang terang-terangan meminta jatah menteri ke Jokowi agar mau bergabung ke koalisi.

Jokowi bersedia memberikan jumlah kursi menteri dan pos yang diminta partai tersebut. Kesepakatan pun terjalin antara partai tersebut dan Jokowi. Namun, akhirnya partai itu batal bergabung ke koalisi pendikung

"Kita tidak membahas power sharing. Kan ada yang tadinya mau masuk sudah sepakat, minta menteri sudah dikasih, posnya pun sudah jelas, habis itu enggak jadi. Padahal kami yang di dalam nggak pernah ngomongin itu," kata Arsul di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Namun, Arsul tutup mulut ketika ditanya partai yang dimaksud. Dia menyebut awak media tahu partai tersebut.

"Tahu sendiri lah. Pura-pura dalam perahu," jawab Arsul.

Di lokasi sama, Sekjen Partai NasDem Jhonny G Plate membenarkan ada partai yang gagal merapat ke barisan partai pendukung Jokowi meski permintaan kursi menteri telah dipenuhi.

"Bahkan yang tidak mau masuk ke kita yang minta power sharingnya," tandas Jhonny.

Reporter: Reinald Giffari

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.