Bawaslu: Ada PNS 'Pasang Badan' untuk Calon Kepala Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Potensi mobilisasi birokrasi di pemerintahan daerah (Pemda) dalam pilkada serentak 2015 dinilai terbuka lebar. Bahkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan sudah menemukan bukti dugaan keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) dalam kontestasi politik dengan calon incumbent atau petahana.

Komisioner Bawaslu Nasrullah mengatakan, temuan tersebut ada di sejumlah daerah. Di antaranya di Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Yogyakarta.

"Di Sulsel, Sumatera Utara, NTB, Yogyakarta ada ditemukan 10 lebih aparatur yang bergeliat secara aktif," ujar Nasrullah dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2015).

Bahkan, kata Nasrullah, tidak sedikit PNS yang memback-up kegiatan 'bos' mereka dalam pencalonan Pilkada serentak 2015. Para pegawai pelat merah itu rela 'pasang badan' untuk para calon kepala daerah itu.

"ASN (aparatur sipil negara) ini masih melakukan back up pada bosnya. Mereka lebih baik pasang diri daripada bosnya kena," ucap dia.

Pengamat politik dari Populi Center Nico Harijanto mengatakan, politisasi birokrasi telah lama terjadi. Terutama sejak pemilu pertama. Namun, pemerintah khususnya penyelenggara pemilu, tidak mau belajar dari pengalaman.

‎"Politisasi birokrasi sudah lama, bukan baru, sejak adanya pemilu. Dulu sifatnya terbatas. Birokrasi sekarang jauh lebih luas. Masalahnya yang belum ketemu kuncinya, pemerintah kenapa tidak belajar dari lalu?" tanya Nico.

Dia menilai, meski sudah ada aturan birokrasi dalam pilkada seperti UU ASN dan UU Pemilu, namun tetap saja proses pergantian kepemimpinan di daerah tidak bisa berjalan baik. Misalnya pengawasan terhadap mobilisari birokrasi.

"Tidak ada yang awasi birokrasi. Padahal di Indonesia, PNS, tentara, polisi, ini kan 3 kekuataan birokrasi," pungkas Nico. (Rmn/Sun)