Pejabat Amerika Serikat Sebut Mobil China Berbahaya untuk Keamanan Negara

Liputan6.com, Jakarta - Senator Partai Republik Amerika Serikat, Bernie Moreno mengumumkan akan memperkenalkan rancangan undang-undang konprehensif pada bulan ini. Regulasi tersebut, bertujuan untuk menutup pasar Negeri Paman Sam, dari kendaraan Tiongkok, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan juga kemitraan.

Disitat dari Carnewschina, Senator Moreno menyatakan regulasi ini akan lebih ketat dibanding peraturan pemerintahan Joe Biden, yang diperkenalkan pada Januari 2025, yang saat ini melarang penjualan mobil China karena kekhawatiran keamanan nasional terkait pengumpulan data.

Selain itu, Moreno juga membuat perbandingan tajam antara sektor otomotif dan telekomunikasi, yang secara eksplisit merujuk kepada larangan Amerika Serikat terhadap Huawei.

"Kami tidak akan mengizinkan produsen mobil Tiongkok masuk ke pasar ini. Kami akan mencegah 'kanker' masuk ke pasar kami, dan kami akan membutuhkan negara-negara lain untuk melakukan kemoterapi," jelas Moreno.

Sikap agresif Senator tersebut mencerminkan pengawasannya baru-baru ini terhadap perusahaan-perusahaan Amerika. Pada Februari, Moreno mengkritik Waymo selama sidang Senat, karena kemitraannya dengan Geely, perusahaan induk Zeekr asal Tiongkok.

Selain itu, sang senator juga menuduh perusahaan milik Alphabet tersebut bertentangan dengan tujuan kepemimpinan Amerika Serikat, dengan menggunakan kendaraan buatan Tiongkok untuk program robotaxi-nya.

Di luar langkah-langkah domestik, Moreno mendesak sekutu internasional untuk menyelaraskan diri dengan standar Amerika Serikat.

"Yang saya harapkan adalah Amerika Latin, Meksiko, Kanada, dan Eropa mengadopsi standar yang sama dengan kita sekarang," katanya.

Rancangan undang-undang yang diusulkan tersebut mendapat dukungan kuat dari produsen mobil Amerika Serikat, dan kelompok perdagangan.

Baru-baru ini, organisasi perdagangan otomotif utama mendesak pemerintah untuk mempertahankan hambatan ketat terhadap produsen mobil Tiongkok, dan menekankan perlunya melindungi pasar domestik.

Namun, langkah tersebut telah menuai kecaman keras dari Kedutaan Besar China di Washington.

Dalam sebuah pernyataan, Kedutaan Besar menuduh Amerika Serikat terlibat dalam 'proteksionisme perdagangan' dan menetapkan 'kebijakan subsidi yang diskriminatif', dengan alasan bahwa rancangan undang-undang yang diusulkan melanggar prinsip-prinsip persaingan yang adil.